SAMARINDA – Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran negara agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal. Ia menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp3.600 triliun, terutama karena sebagian besar anggaran terserap untuk pembayaran utang.
“Sekitar Rp1.000 triliun digunakan untuk membayar pokok utang, sementara Rp500 triliun untuk bunga. Artinya, setengah dari APBN sudah habis hanya untuk kewajiban tersebut,” kata Purwadi dalam wawancara pada Sabtu (18/1/2025).
Ia juga mencatat bahwa transfer dana ke daerah mencapai Rp1.000 hingga Rp1.200 triliun, sehingga anggaran yang tersisa untuk program prioritas seperti MBG menjadi sangat terbatas. Program MBG, yang membutuhkan dana hingga Rp71 triliun, harus dikelola dengan hati-hati dan transparan.
Purwadi mengingatkan bahwa meskipun target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.000 hingga Rp1.200 triliun, jumlah tersebut belum cukup untuk menutupi kebutuhan pembayaran utang. Kebijakan kenaikan pajak, menurutnya, harus dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat.
“Jika pajak dinaikkan sementara ekonomi belum tumbuh dan gaji masyarakat stagnan, ini justru akan menambah tekanan kepada rakyat,” jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah untuk fokus pada penghematan, termasuk mengurangi gaya hidup mewah pejabat negara. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pengurangan tunjangan pejabat publik sebesar 30% hingga 50%, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung program MBG.
“Pejabat harus memberi contoh dengan berhemat. Jangan hanya rakyat yang terus diminta mengencangkan ikat pinggang,” tegas Purwadi.
Selain itu, ia menyoroti potensi besar dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berasal dari perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika dikelola dengan transparan, dana CSR ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembiayaan program MBG dan kebutuhan pembangunan lainnya.
Purwadi juga mengimbau pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan desa yang masih kekurangan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Ia menyarankan agar pejabat mengurangi perjalanan luar negeri yang tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat.
“Fokuslah membangun dari desa dan pinggiran. Kurangi studi banding ke luar negeri dan alihkan perhatian ke dalam negeri agar uang tetap beredar di dalam negeri,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S