SAMARINDA – Program pendidikan gratis hingga jenjang S3 yang diusung pasangan bakal calon gubernur (bacagub) Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam kampanye politiknya adalah dinilai langkah ambisius untuk mewujudkan generasi emas.
Hal ini diungkapkan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul)/pengamat pendidikan, Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si. Menurutnya program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, seperti halnya kebijakan besar lain, tanpa perencanaan yang matang dan terarah, janji pendidikan gratis ini bisa berakhir tanpa hasil yang signifikan.
“Yang penting itu bisa melaksanakan program ini secara terstruktur tidak sporadis, jadi harus sistematis. Maksudnya, sistematislah dengan perencanaan, saya kira bisa. Jika terwujud, dampaknya luar biasa bagi Kaltim,” ujarnya, Kamis (5/9/2024).
Saat ini, angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat SMA di Bumi Etam rata-rata hanya mencapai 80 persen, sementara perguruan tinggi kisaran 34 persen saja. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Kaltim masih belum dapat menikmati pendidikan tinggi.
Jika program yang digalakkan Rudy-Seno bisa benar-benar terlaksana dengan baik, mantan Ketua Dewan Pendidikan Prof Kaltim 2009-2014 ini yakin jika APK perguruan tinggi bisa melonjak hingga 70 persen.
“Contohlah Yogyakarta, yang telah mencapai APK 70 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan dapat dicapai dengan kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Kendati begitu, Prof. Bohari juga menekankan lagi bahwa program pendidikan gratis hingga S3 tak bisa dilaksanakan sembarangan. Lebih dari itu, harus dijalankan dengan terstruktur dan sistematis, bukan secara sporadis.
Tanpa perencanaan yang baik, program sebesar ini akan sulit mencapai tujuannya.
“Perlu hitung-hitungan yang matang terkait jumlah siswa dan mahasiswa, alokasi dana APBD, serta sistem yang digunakan seperti apa. Implementasinya betul-betul berdasarkan data, lalu dihitung, disusun dan diskenariokan. Jadi efisiensinya tinggi. Tidak asal-asalan, ada hitung-hitungannya,” paparnya.
Tentu saja, program pendidikan gratis hingga S3 ini membutuhkan dukungan finansial yang besar. Namun, dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBD Kaltim yang mencapai hampir Rp4 triliun, Prof. Bohari optimis bahwa dana tersebut cukup untuk merealisasikan program ini.
Jika dana pendidikan sebesar Rp4 triliun ini terserap maksimal tanpa terjadinya Silpa di akhir tahun. Tak menutup kemungkinan bisa dialokasikan untuk beasiswa dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Bahkan, bisa juga digunakan untuk mengakomodir peningkatan kesejahteraan guru.
“Sangat cukup sekali dengan hanya penduduk kita yang hampir 4 juta ini. Jika kita berhitung, lulusan SMA sekitar 50 ribu per tahun, ya itu sangat bisa ditampung. Angka Rp4 triliun itu sudah luar biasa,” tegasnya.
“Untuk beasiswa cukup, untuk memperbaiki sekolah-sekolah juga cukup, untuk menaikkan kesejahteraan guru cukup. Namun, sekali lagi, program ini harus benar-benar terarah agar efisien dan tepat sasaran. Itu saja syaratnya kan,” tambahnya.
Editor: Andi Desky
