spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemprov Kaltim Tanggung Biaya Administrasi Rumah Subsidi Warga Berpenghasilan UMR Hingga Rp10 Juta

Foto: Jajaran Pemprov Kaltim bersama pihak bank dalam kerjasama program bantuan biaya administrasi rumah subsidi. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi meluncurkan program bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025).

Melalui kerja sama dengan sejumlah bank, warga penerima manfaat dapat terbebas dari biaya notaris, balik nama, hingga administrasi lain dengan plafon bantuan maksimal Rp10 juta per orang.

Beberapa bank yang terlibat dalam penyaluran program ini antara lain Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, BTN, dan BTN Syariah.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil yang ingin memiliki rumah layak huni.

“Ini langkah nyata agar warga berpenghasilan terbatas bisa lebih mudah memiliki rumah. Semua biaya administrasi sudah ditanggung Pemprov, sampai Rp10 juta per unit,” ujarnya.

Ia menuturkan, harga rumah subsidi yang ditawarkan berada di kisaran Rp180–190 juta per unit. Dengan skema kredit ringan, cicilan bulanan hanya sekitar Rp1,3 juta, menyesuaikan kemampuan masyarakat bergaji Upah Minimum Regional (UMR) Kaltim yang saat ini sekitar Rp3,7–4 juta per bulan.

Baca Juga:   Jabatan Kosong Terlalu Lama, Pemprov Kaltim Segera Rotasi Besar-Besaran Agustus Ini

Menurut Rudy, setidaknya terdapat 177 ribu warga Kaltim yang masuk kategori rentan, seperti nelayan, pekerja ojek daring, hingga buruh harian.

“Mereka ini yang kita bantu, supaya bisa memiliki rumah dengan beban cicilan yang masih terjangkau,” tegasnya.

Kebijakan ini sekaligus mendukung program nasional Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah, termasuk penyelesaian rumah tidak layak huni (RTLH).

“Kita juga dorong sektor swasta ikut berpartisipasi membangun rumah layak huni, agar target nasional bisa tercapai,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Firnanda, menyebutkan pemerintah daerah menyiapkan alokasi Rp10 miliar dalam APBD untuk menanggung biaya administrasi 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal.

“Kita siapkan target di tahap awal ada 1000 rumah, dengan total APBD Rp10 miliar,” pungkasnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER