SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 91,61 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp22,198 triliun. Hingga akhir tahun, dana yang terserap mencapai Rp20,335 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena proses rekonsiliasi internal sedang berlangsung. Rekonsiliasi ini dijadwalkan selesai pada minggu kedua Januari 2025, sebelum audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Penetapan akhir akan dilakukan oleh BPK setelah audit selesai,” ujar Muzakkir, Senin (13/1/2025).
Ia menambahkan, laporan keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadwalkan selesai pada 24 Januari 2025, sementara laporan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditargetkan rampung pada 31 Januari 2025.
Tiga SKPD Serapan Anggaran di Bawah 80 Persen
Sebagian besar instansi di bawah Pemprov Kaltim mencatatkan serapan anggaran di atas 80 persen. Namun, tiga SKPD memiliki serapan terendah, yakni:
- Biro Ekonomi dengan 50,84 persen.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan 68,12 persen.
- Biro Organisasi dengan 73,74 persen.
“Terkait anggaran yang belum terserap, bisa dikonfirmasi langsung ke masing-masing SKPD,” tambah Muzakkir.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023
Berdasarkan hasil audit BPK, realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai Rp17,75 triliun atau 94,93 persen dari target Rp18,69 triliun. Pendapatan ini meliputi:
- – Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,33 triliun (111,78 persen dari target Rp9,24 triliun).
- – Pendapatan Transfer: Rp7 triliun (74,78 persen dari target Rp9,36 triliun).
- – Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp409,02 miliar (492,99 persen dari target Rp83,01 miliar).
Realisasi belanja daerah tahun 2023 tercatat sebesar Rp19,72 triliun atau 91,14 persen dari target Rp21,64 triliun. Rincian belanja daerah meliputi:
- – Belanja Operasi: Rp8,26 triliun (91,97 persen dari target Rp8,98 triliun).
- – Belanja Modal: Rp5,02 triliun dari target Rp5,71 triliun.
- – Belanja Tak Terduga: Rp50,44 miliar (13,27 persen dari alokasi Rp380,07 miliar).
- – Belanja Transfer: Rp6,38 triliun (97,23 persen dari target Rp6,56 triliun).
Selain itu, realisasi pembiayaan daerah tahun 2023 mencakup penerimaan pembiayaan sebesar Rp6,62 triliun dari sisa anggaran tahun 2022, serta pengeluaran pembiayaan Rp3,67 triliun untuk penyertaan modal.
“Kami berharap proses rekonsiliasi dan audit dapat berjalan lancar untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutup Muzakkir.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S