Foto: Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono dan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji saat diwawancarai oleh awak media. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Sebagai penyambung tangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung penuh atas pelaksanaan program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa/kelurahan pada Sabtu (25/5/2025).
Dari total 1.038 desa/kelurahan yang ada, sebanyak 344 di antaranya telah menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan (Musdes) sebagai bagian dari percepatan pendirian koperasi tersebut.
Dalam kunjungan Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa secara nasional sudah 41.112 desa/kelurahan telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdeskus).
“Untuk Kaltim sendiri, dari 1.038 desa/kelurahan yang ada, hampir 50 persen telah menggelar musyawarah. Ini progres yang menggembirakan,” ujarnya di Pendopo Odah Etam, Samarinda.
Ferry Juliantono menargetkan seluruh musdes di desa/kelurahan Kaltim dapat rampung pada 28 Mei 2025. Percepatan ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi desa sehingga masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari program tersebut.
“Dengan begitu, bulan Juni kita sudah bisa menerbitkan badan hukum koperasi,” sebutnya singkat.
Setelah semua daerah siap dengan aspek legalitas, Ferry Juliantono mengatakan, peluncuran serentak Koperasi Merah Putih akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025, yang selanjutnya disusul dengan peresmian operasional koperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025 mendatang.
Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa yang telah lebih dahulu berjalan, Ferry menegaskan, Koperasi Merah Putih hadir untuk mengoptimalkan potensi desa dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Nantinya, setiap koperasi akan mendapat modal pinjaman hingga Rp3 miliar dengan tenor enam tahun.
Disamping itu, Koperasi Merah Putih juga akan menjadi pusat layanan ekonomi desa, seperti penyewaan traktor, agen pupuk, LPG subsidi, penyerapan gabah, agen BNI/BRI Link, layanan logistik, hingga pengembangan komoditas lokal unggulan.
“Insya Allah koperasi ini akan jadi motor penggerak ekonomi desa dan solusi pengentasan kemiskinan ekstrem,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji memastikan percepatan pelaksanaan musdes akan dapat terealisasi. Menurutnya, upaya ini merupakan bentuk dukungan Pemprov Kaltim dalam mendukung program pemerintah pusat dalam memberdayakan masyarakat desa.
Lebih detail, Seno Aji merincikan diantaranya, Samarinda sudah melaksanakan Musdes di 51 dari 59 desa/kelurahan, Balikpapan 27 dari 34, PPU 28 dari 54, Paser 72 dari 144, Kutai Barat 23 dari 194, Mahakam Ulu 13 dari 50, Kutai Kartanegara 46 dari 237, Kutai Timur 35 dari 141, Bontang tuntas di semua 15 desa/kelurahan, dan Berau 34 dari 110.
“Begitu semua Musdes selesai, kita akan datangkan notaris untuk mengurus legalitas koperasi, dan kemudian diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Seno.
Terakhir, Pemprov Kaltim juga akan melakukan pelatihan tata kelola koperasi kepada semua pelaksana koperasi, sebelum peluncur operasional dilakukan secara serentak pada Oktober mendatang.
“Kita juga akan menggandeng perbankan untuk mendukung pembiayaan usaha koperasi,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
