Foto: Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Dalam meningkatkan keterbukaan informasi, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengenalkan layanan pengaduan dan informasi berbasis daring ke sekolah-sekolah, seperti yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di SMA Negeri 1 Samarinda.
Dua layanan yang disosialisasikan yaitu SP4N-LAPOR, kanal resmi pengaduan masyarakat berskala nasional, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang menjadi pintu akses informasi publik.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kewajiban badan publik, terlebih yang menggunakan dana pemerintah.
“Tidak boleh ada informasi yang tertutup di badan publik. Edukasi ini penting agar generasi muda tahu hak mereka mendapatkan informasi,” ujarnya.
Menurutnya, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi mempertahankan prestasi Kaltim di tingkat nasional. Pada 2024, Kaltim menempati peringkat ketiga dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dirilis Komisi Informasi Pusat, dan meraih peringkat kedua pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di tahun yang sama.
Dalam hal ini Faisal menjelaskan, layanan SP4N-LAPOR dikelola secara terpusat oleh KemenPANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia memiliki satu kanal pengaduan resmi yang terintegrasi.
“Dengan sistem ini, pengaduan cukup di satu pintu. Tidak perlu lagi setiap daerah punya aplikasi terpisah,” tambahnya.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov Kaltim memastikan akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi.
“Indeks kita sudah bagus, dan kita akan pastikan tetap berada di papan atas nasional,” pungkas Faisal.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
