SAMARINDA – Banjir yang kerap melanda Kota Samarinda masih menjadi masalah serius. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya mencari solusi yang efektif.
Salah satu langkah yang tengah menjadi fokus utama adalah penggantian Jembatan PM Noor yang dinilai sebagai salah satu penyebab genangan air di wilayah sekitarnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan jembatan yang sudah berusia puluhan tahun tersebut tidak lagi mampu menampung volume air yang melintas, sehingga sering menjadi sumber masalah banjir.
“Salah satunya Jembatan PM Noor mungkin perlu diganti karena sudah puluhan tahun dan tidak lagi mampu menampung volume air yang melintas,” ujar Andi Harun saat melakukan tinjauan lapangan, Kamis (30/1/2025).
Namun, penggantian jembatan ini bukanlah perkara mudah. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalan nasional, sehingga Pemkot Samarinda memerlukan izin dari kementerian terkait.
“Kalau jalan itu adalah jalan nasional, pemerintah kota harus ada izin kementerian dulu. Dari sisi birokrasi saja sudah ada tatanan,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses ini, Pemkot Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur tengah menyusun nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk mengatasi hambatan birokrasi dan mempermudah alokasi anggaran dari APBN.
“Kami tanda tangan bersama, kami sepakat bersama. Itu menjadi lex specialis terhadap aturan umum, sehingga anggaran bisa dialokasikan dari pusat,” kata Andi Harun.
Andi Harun menyadari bahwa masyarakat menginginkan solusi cepat dan konkret terkait banjir ini. Oleh karena itu, pemerintah ingin menunjukkan komitmen nyata untuk melanjutkan kegiatan pengendalian banjir secara menyeluruh.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan menyusun rencana teknis bersama yang mencakup penanganan masalah banjir di berbagai sektor.
Selain penggantian jembatan, program lain seperti pengerukan sedimentasi dan perbaikan saluran air juga akan menjadi fokus utama.
Sementara itu, solusi jangka menengah dan panjang akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
“Penanganan banjir ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, mungkin 3-4 tahun. Jadi, kepada seluruh masyarakat Samarinda, kami mohon bersabar,” ungkapnya.
Andi Harun memastikan setiap langkah yang diambil akan terus diupayakan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat.
Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan banjir di Samarinda. Ia optimistis dengan sinergi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, berbagai tantangan dapat diatasi.
“Kami mau yakinkan kepada publik bahwa kami terus berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pengendalian banjir. Tahun ini maupun tahun-tahun mendatang, penanganan banjir akan terus berjalan,” pungkasnya.
Penulis: Dimas
Editor: Nicha R