spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kunjungi Gubernur Kaltim, Kepala Badan Otorita Komitmen Sinergi Dalam Membangun IKN

SAMARINDA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono berkunjung ke Gubernur Kaltim Isran Noor, Selasa (27/12/2022). Pertemuan membahas otorita dan percepatan pembangunan IKN serta program kerja tahun 2023.

Diketahui, teknis pembagian wilayah administratif di IKN akan dibahas tahun 2023. Pertimbangannya, hingga kini masih dilakukan pembahasan mengenai penguatan kelembagaan Otorita IKN, yang nantinya akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.

“Kami perlu nasihat dan arahan Pak Gubernur. Tahun depan kita sudah mulai dengan badan otoritas, InsyaAllah akan berlangsung baik,” jelasnya.

Secara kelembagaan, lanjut dia, Otorita IKN baru memiliki 7 pejabat, dan 5 pejabat pimpinan tinggi madya. Rencananya, mereka akan berkantor di Balikpapan.
Penambahan direktur dan kepala biro tersebut, diyakini Bambang akan meningkatkan kinerja lembaganya.

“Utamanya untuk mengawal kebijakan dalam pembangunan IKN,” ucapnya.
Bambang juga berkomitmen untuk mengenalkan Otorita IKN kepada pemerintah daerah se-Indonesia. Ia juga merasa perlu menampung usulan, saran, serta berkomunikasi dulu dengan Pemprov Kaltim.

“InsyaAllah berlangsung dengan baik, komunikasi, kolaborasi, konsolidasi dan perencanaan segala macam kita mantapkan.

Baca Juga:   BP-BKT Bantah Temuan BPK Soal Penyelewengan Beasiswa Kaltim

“Terpenting koordinasi dengan provinsi kemudian juga dengan kabupaten/kota coba kita tingkatkan,” ucapnya sebelum meninggalkan Kantor Gubernur Kaltim.

Sementara Isran Noor menyambut baik komitmen yang dicanangkan Otorita IKN, untuk menjalain komunikasi dan sinergi bersama Pemprov Kaltim. Ia meyakini dengan koordinasi yang baik, pembangunan IKN akan rampung sesuai target yang telah direncanakan.

“Semoga saja komunikasi yang intensif ini semakin meyakinkan kita untuk mempercepat pembangunan IKN, dan tahun 2023 secara bertahap kegiatan dijalankan. Sehingga tahun 2024 itu sudah bisa dilakukan kegiatan pemerintahan di sana,” harapnya.(eky)

BERITA POPULER