Foto: Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan apresiasi terhadap aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/9/2025).
Dalam unjuk rasa tersebut, massa membawa 11 poin tuntutan yang salah satunya menyoroti tunjangan anggota dewan. Sabaruddin menegaskan, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Semua tuntutan sudah kami catat, dan akan segera kami teruskan ke Jakarta,” ujarnya, Senin malam.
Meski demonstrasi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi, Sabaruddin mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Ia menyebut, aspirasi rakyat hanya bisa didengar dengan baik jika situasi tetap kondusif.
“Kami di DPR berkomitmen menjaga suasana tetap kondusif. Wajar kalau rakyat menyampaikan aspirasi, tapi harus tetap tertib agar pesan yang disampaikan tidak hilang,” katanya.
Soal Tunjangan Dewan
Menanggapi kritik terkait isu kenaikan tunjangan anggota dewan, Sabaruddin menjelaskan bahwa hingga kini DPRD Kaltim belum menerima kebijakan tersebut. Ia menegaskan pihaknya memahami keresahan masyarakat dan menilai kenaikan tunjangan bukanlah hal yang tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi sulit.
“Sampai saat ini belum ada tunjangan tambahan di DPRD Kaltim. Kalau pun ada wacana revisi di tingkat pusat, kami menyadari belum saatnya. Kami juga merasakan kondisi masyarakat yang masih berat,” tegasnya.
Sabaruddin juga menanggapi isu pencopotan sejumlah anggota DPR RI oleh partai masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut sah-sah saja selama mengacu pada aturan internal partai.
“Setiap partai punya anggaran dasar dan rumah tangga sendiri. Kalau ada kader melanggar aturan partai, ya bisa saja dicopot. Itu kewenangan partai,” jelas politisi Gerindra ini.
Dalam hal ini, lanjutnya, kasus tersebutpl menjadi pelajaran penting bagi semua anggota dewan, baik di pusat maupun daerah, agar lebih berhati-hati dalam menjaga sikap dan ucapan di ruang publik.
Aksi demonstrasi di depan DPRD Kaltim sempat berakhir ricuh setelah aparat membubarkan massa yang tidak kunjung meninggalkan lokasi meski waktu penyampaian aspirasi telah habis.
“Yang jelas bahwa substansi tuntutan tetap diterima DPRD Kaltim dan akan segera kami salurkan ke pemerintah pusat,”
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
