Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Belakangan ini kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia kembali menuai sorotan. Beredarnya video seorang pejabat tinggi keuangan menjadi perbincangan masyarakat luas.
Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi melihat kontroversi ini dengan kacamata berbeda. Dirinya menyoroti kesejahteraan guru swasta perlu menjadi fokus serius pemerintah.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa dukungan terhadap para tenaga pengajar, termasuk yang mengabdi di sekolah swasta.
Ismail menyampaikan hal ini merespons polemik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat ramai di publik terkait isu guru dan dosen disebut sebagai beban negara. Meski belakangan isu tersebut dipastikan hoaks, ia menegaskan bahwa guru justru merupakan pilar utama pembangunan bangsa.
“Tidak ada presiden, menteri, atau anggota DPR yang tidak melewati pendidikan dari seorang guru. Maka kualitas pendidikan harus ditopang oleh negara,” ujar politikus PKS itu.
Lebih dalam, Ismail menilai kondisi guru swasta yang menurutnya masih jauh dari layak. Ia menyebut, ada guru swasta di Samarinda yang menerima gaji hanya Rp500 ribu per bulan, bahkan di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
“Guru negeri sudah cukup terlindungi dengan gaji, tunjangan, dan insentif. Tetapi guru swasta banyak yang masih bergaji minim. Pemerintah harus hadir lewat skema insentif agar kesejahteraan mereka terangkat,” tegasnya.
Disamping itu, Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang pernah menyalurkan tambahan insentif untuk guru swasta. Menurutnya, kebijakan itu berdampak positif karena kesejahteraan guru berbanding lurus dengan kualitas pengajaran di kelas.
“Kalau guru sejahtera, mereka mengajar dengan lebih nyaman dan berkualitas. Dampaknya tentu dirasakan langsung oleh para siswa,” tambahnya.
Sementara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengelolaan pendidikan dasar, Ismail menyebut DPRD Samarinda belum membahas secara detail dampaknya. Terutama soal kemungkinan pembiayaan sekolah swasta melalui APBD.
“Kalau sekolah negeri sudah jelas karena dibiayai APBN dan APBD. Tapi untuk swasta, perlu kajian mendalam. Jangan sampai salah langkah. Bisa saja opsi subsidi, tapi harus diperhitungkan matang,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
