Foto: Potret jalan rusak di Samarinda (Hanafi/Media Kaltim)
SAMARINDA – Masyarakat Samarinda khususnya kawasan pinggiran, seperti Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir keluhkan jauhnya akses terhadap fasilitas umum. Pembangunan infrastruktur terkesan berfokus pada wilayah perkotaan yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Terlebih, warga di pusat kota memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra mengungkapkan, infrastruktur di wilayah pinggiran masih minim pembangunan.
Sementara itu, proyek-proyek besar lebih banyak dilakukan di pusat kota, termasuk perbaikan jalan yang sebenarnya masih dalam kondisi baik.
“Kalau kita lihat di pusat kota, banyak jalan yang sudah bagus tapi tetap diperbaiki. Sementara di daerah pinggiran, banyak jalan yang bahkan belum di aspal atau rusak parah tapi tidak tersentuh pembangunan,” ujar Samri.
Seperti di Palaran, menurutnya akses jalan di daerah ini masih banyak yang rusak, layanan kesehatan terbatas, dan transportasi umum belum maksimal. Padahal, Palaran merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk padat.
“Kami sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan atau harus menempuh perjalanan jauh karena jalan rusak. Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya.
Ketimpangan pembangunan bukan hanya soal infrastuktur fisik, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan warga. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpihak kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
“Setiap warga membayar pajak, tapi apakah mereka semua merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan? Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati oleh mereka, yang tinggal di pusat kota, sementara warga dipinggiran hanya mendapatkan sia-sia,” tegasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
