Foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti proyeksi penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DTU) tahun 2026 yang dialokasikan pemerintah pusat.
Pemangkasan ini, lanjutnya, akan berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tepian.
Berdasarkan estimasi perhitungan DTU 2026 untuk Kota Samarinda, Dana Alokasi Umum (DAU) yang pada 2025 tercatat sebesar Rp927,36 miliar diproyeksikan turun menjadi Rp776,14 miliar.
Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan tajam, dari Rp1,11 triliun pada 2025 menjadi Rp262,43 miliar di tahun 2026.
“Kalau dipotong sekitar 25–40 persen jelas berpengaruh terhadap fiskal APBD kita. Belanja rutin memang tidak bisa diganggu, jadi yang terdampak pasti pembangunan. Itu artinya ada rasionalisasi APBD,” tegas Iswandi, Rabu (10/9/2025).
Ia mengungkapkan, penurunan anggaran ini bisa berimplikasi pada tertundanya sejumlah program pembangunan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada proyek yang dikurangi atau tidak dilanjutkan.
“Kita belum tahu apa yang nanti akan dipangkas pemerintah kota. Tapi yang pasti, pembangunan yang sifatnya strategis dan menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat harus tetap dijalankan,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan pemangkasan dana pusat, Iswandi menilai kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi Samarinda untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, ketergantungan terhadap transfer pusat membuat APBD Samarinda rawan terguncang.
“PAD kita sebenarnya cukup besar potensinya, tinggal bagaimana meminimalkan kebocoran dan memaksimalkan pendapatan,” katanya
Iswandi menekankan, sektor-sektor lokal masih menyimpan potensi peningkatan PAD yang besar. Dengan pengelolaan optimal, Samarinda diyakini mampu lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Potensinya masih besar. Dari sektor yang ada saja kalau dikelola dengan baik bisa naik. Jadi tinggal bagaimana kita serius meningkatkan PAD, agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan meski dana pusat menurun,” tandasnya.
Diakhir masa jabatan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, legislatif Basuki Rahmat mendorong adanya perubahan struktur penyumbang APBD, dimana peran PAD dapat memberikan setengah dari keseluruhan anggaran.
“kedepan postur APBD Samarinda bisa lebih sehat, bahkan targetnya di akhir kepemimpinan wali kota sekarang PAD bisa menyumbang 50 persen dari APBD. Kalau itu tercapai, turbulensinya tidak akan besar ketika terjadi pemangkasan dari pusat,” tutupnya.
Pewarta: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
