Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer di sekolah swasta kembali mendapat perhatian serius. Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama pihak terkait, kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas insentif dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar guru-guru swasta memperoleh insentif yang lebih layak.
Menurutnya, kebijakan kenaikan insentif sebesar 50 persen atau Rp500 ribu dari jumlah yang ada saat ini, merupakan langkah awal menuju kesetaraan dengan guru negeri.
“Sejak awal kami mengusulkan agar tunjangan guru swasta bisa mendekati Rp2,5 juta. Tetapi karena kondisi fiskal daerah belum memungkinkan, sementara yang realistis adalah kenaikan 50 persen dulu,” ujarnya di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).
Dengan adanya tambahan insentif, meski belum sesuai dengan harapan awal, DPRD Kaltim menilai hal ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap tenaga pendidik swasta.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melalui Armin menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menekankan, penganggaran tambahan untuk insentif guru swasta tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Kami menyambut positif usulan DPRD. Gubernur Kaltim, Bapak Rudy Mas’ud, juga sudah menunjukkan komitmennya untuk menambah insentif guru swasta. Besarannya memang bertahap, tapi arah kebijakan jelas menuju peningkatan kesejahteraan,” paparnya.
Stigma ‘anak tiri’ yang melekat pada guru swasta merupakan PR besar bagi pihak pemerintah agar dapat mensejahterakan keduanya. Kedepan, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara guru negeri dan swasta, serta memotivasi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
