Teks foto : Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Hingga kini, tragedi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Dusun Muara Kate, Berau belum kunjung menemukan pelakunya. Lebih dari lima bulan, pihak berwajib gagal memberikan nama, yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian salah satu tokoh adat yang menentang kegiatan hauling.
Walaupun beragam aksi telah dilakukan untuk mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk dapat memberikan tekanan kepada pihak kepolisian agar dapat bergerak cepat mengungkapkan dalang dibalik tragedi itu.
Saat dikonfirmasi wartawan berkaitan dengan pengungkapan kasus Muara Kate, Gubernur Kaltin, Rudy Mas’ud menjawab singkat. Ia meminta masyarakat agar bersabar sembari menunggu pihak berwajib untuk bekerja mendalami kasus tersebut.
“Biarkan mereka (Polda Kaltim) bekerja dulu ya, nanti pasti akan ditindaklanjuti,” tutup Rudy Mas’ud pada Jum’at (02/05/2025).
Sebelumnya, salah seorang Warga Muara Kate, Wartalinus mengungkapkan, jika dirinya justru mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Hal ini, membuat pihaknya kecewa lantaran aparat yang seharusnya mengayomi masyarakat malah menjadi tameng bagi oknum perusahaan.
“Beberapa kali kami di lobi sama mereka yang berkepentingan, tetapi kami menolak. Kami ingin kasus ini bisa terselesaikan,” ucapnya.
Baik Wartanlinus dan warga Dusun Muara Kate telah meminta perlindungan kepada pihak berewenang atau kepolisian. Pasalnya, ia menilai, oknum tersebut dapat melakukan hal-hal nekat sehingga dapat mengancam nyawa kapan saja.
“Saat ini, kami pun masih waspada. Salah satu cara kami untuk bertahan, dengan tetap mempersenjatai diri kami,” tuturnya.
Didampingi Komnas Ham, Warga Muara Kate membuat rekomendasi kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud untuk melakukan peninjauan terhadap implementasi dan penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Kasus pembunuhan Muara Kate mendapat sorotan dari Komnas HAM. Bahkan pihaknya telah membuat surat rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud
Isi rekomedasi dari Komnas HAM ke Gubernur Kaltim yakni, mengambil upaya penertiban dan penegakan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Jalan Umum dan Khusus Batu Bara dan Kelapa Sawit.
Menurut Pengacara Publik LBH Samarinda, Irfan Ghazy, jika pemerintah melakukan apa yang diamanatkan Perda tersebut, maka konflik antara pelaku usaha dan masyarakat tidak terjadi.
“Kami sudah bersurat kepada gubernur untuk segera melaksanakan Perda 10 tahun 2012, Ketika misalnya gubernur tidak melaksanakan, tidak punya itikad baik ya, kita mungkin bisa menggugat dia untuk di PTUN,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
