SAMARINDA – Dipercaya penuh sebagai ketua DPD GAPOPIN Kaltim-Kaltara, Syaifudin Alwi bersama jajaran pengurus baru nantinya, bakal bergerak cepat.
Bisnis optik tak berizin yang msih ada di wilayah Kaltim & Kaltara, bakal didata dan diberi arahan serta pembinaan untuk segera mengurus perizinan.
“Jumlahnya memang tidak tinggi karena semenjak GAPOPIN dibentuk pada 2016-2017 lalu, jumlahnya mencapai 50% dari total keseluruhan. Kini jumlah itu sudah menurun diangka 10%,” katanya pada Media Kaltim grup.
Mempertimbangankan kualitas, dampak keshatan mata dan kepercayaan publik. Menurutnya perizinan ini menjadi yang yang paling utama dalam prioritas program kerjanya pada kepengurusan DPD Gapopin kaltim-Kaltara 2023-2028.
“Tak boleh lagi optik memeriksa mata pasien atau konsumen berdasarkan pengetahuan otodidak semata. Harus dilakukan oleh profesional atau lulusan sekolah optik. Itulah salah satu yang menjadi syarat utama perizinannya,” tambahnya.
Ia yakin dalam waktu tek terlalu lama, sosialisasi perizinan itu bisa dilakukan. Apalagi, sejalan dengan pemikiran DPP, kepengurusan DPD Kaltim-Kaltara menjadi penting secara nasional karena terposisi sebagai Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita harus siap menyongsong IKN. Bisnis optik harus terkelola profesional, terkoordinasi dengan GAPOPIN dan terahah dalam pelaksanaan program yang saling menguntungkan,” harapnya.
Sebagai informasi, Syaifudin Alwi terpilih sebagai Ketua DPD GAPOPIN Kaltim-Kaltara pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD Gapopin Kaltim-Kaltara ke-II di Ballroom Harris Hotel Samarinda, Sabtu (29/5/2023).
Ia terpilih secara aklamasi dengan jumlah suara dukungan 50% plus dari seluruh anggota DPD yang hadir.
Pada sesi Musda itu, juga dilaksanakan aksi simpatik pemberian kacamata pada beberapa perwakilan siswa sebagai bentuk kepedulian GAPOPIN pada dunia pendidikan di Kaltim-Kaltara.
“Terkait aksi sosial ini, sudah kerap kami laksanakan. Karena memang posisi GAPOPIN tak hanya semata pada urusan bisnis optik. Tetapi bagaimana eksistensi GAPOPIN mampu memberi dampak positif luas pada masyarkat. Dan bagaimana kami dengan masyarakat bisa berkolaborasi untuk menghasilkan program positif yang berkelanjutan,” paparnya. (rs1)