Foto: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dibawah kepemimpinan Wali Kota, Andi Harun gencar melakukan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur, seperti perbaikan jalan, dan pelebaran drainase. Tetapi, banyak keluhan datang dari masyarakat, kala infrastruktur yang baru saja diperbaiki sudah rusak lagi.
Oleh sebab itu, beberapa masyarakat Samarinda menilai, bahwa pembangunan dan perbaikan jalan tidak direncanakan dengan baik. Terlebih, jalan yang sudah diperbaiki, meninggalkan kesan yang buruk karena ketidakrapian pihak kontraktor proyek menyelesaikan kerjaanya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mengatakan, banyak proyek jalan di kota ini tidak direncanakan dengan baik, terutama dalam hal sistem drainase yang memadai.
“Siklus seperti ini harus segera diputus dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat,” tegasnya.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, ia berpendapat, bahwa jalan yang baru dibangun justru lebih cepat rusak, sehingga menambah beban anggaran daerah untuk perbaikan ulang.
Akibatnya, anggaran pembangunan yang seharusnya bisa digunakan untuk proyek lain, justru terkuras untuk perbaikan jalan yang tidak bertahan lama.
“Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi proyek infrastruktur. Jangan sampai proyek jalan baru justru menjadi perbaikan terus-menerus,” tambahnya.
Sementara itu, Anhar juga menyoroti kontraktor yang tidak bertanggung jawab terhadap hasil kerjaannya. Menurutnya, banyak sekali kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan, tetapi bisa lolos dari pengawasan.
“Seharusnya pengawasan harus bisa lebih ketat agar kontraktor tidak bekerja dengan asal-asalan tanpa pertanggung jawaban. Harus ada tindakan tegas dan sanksi bagi kontraktor yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
