Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz.(Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Ratusan kendaraan motor rusak di Kalimantan Timur (Kaltim) imbas dugaan penurunan kualitas ataupun dugaan bahan bakar yang dioplos, menjadi perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provini Kaltim.
Sebelumnya, sejumlah warga melaporkan kerusakan mesin kendaraan mereka, terutama sepeda motor, setelah mengisi bahan bakar jenis Pertamax di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Merespon hal itu , DPRD Kaltim menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang klarifikasi kondisi bahan bakar minyak yang dihadiri stakeholder terkait dan beberapa perwakilan bengkel serta pemilik motor yang terdampak pada Kamis (10/4/2025).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyuarakan desakan agar PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penyediaan layanan bengkel gratis untuk perbaikan kendaraan yang rusak akibat dugaan bahan bakar bermasalah.
“Banyak laporan yang kami terima dari masyarakat, terutama pasca Lebaran. Banyak yang mengeluhkan kendaraan mereka mogok atau rusak setelah mengisi Pertamax. Ini persoalan serius yang tak bisa diabaikan,” ujar Abdul Giaz.
Pria yang akrab disapa Giaz ini menekankan bahwa, pihak yang terdampak yakni masyarakat, tidak membutuhkan perdebatan. Melainkan solusi konkret dari pihak yang semestinya bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pelanggan SPBU.
“Pertamina harus hadir di tengah masyarakat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Saya mengusulkan agar dibuka layanan bengkel gratis yang ditujukan khusus bagi konsumen yang terdampak. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar layanan bengkel gratis tersebut bisa dibuka di SPBU atau lokasi lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai syarat untuk mendapatkan layanan perbaikan, konsumen cukup menunjukkan bukti pembelian berupa struk pengisian Pertamax.
“Ini bentuk tanggung jawab dan kepedulian. Kita tahu, pasca Lebaran, pengeluaran masyarakat sudah besar. Kalau kendaraan rusak, ini akan jadi beban tambahan. Jangan sampai masyarakat menanggung kerugian sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan mendesak pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan pemerintah provinsi, untuk segera bertindak.
Spesifiknya, melalui Komisi II DPRD Kaltim akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada solusi konkret bagi masyarakat. Ini menyangkut kepentingan publik, dan tidak boleh dianggap remeh. Kami minta warga juga aktif melapor jika mengalami kerusakan kendaraan akibat Pertamax,” pungkasnya.
Terlepas dari itu, Giaz mendesak agar Pertamina segera melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan bakar yang didistribusikan ke wilayah Kalimantan Timur.
“Harus ada keterbukaan dari Pertamina. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang ada kesalahan dalam distribusi atau produksi, itu harus dievaluasi. Tapi kalau ini karena sabotase atau faktor lain, harus diinvestigasi lebih lanjut,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
