SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan dirinya siap menghadapi segala konsekuensi atas tindakannya dalam memperjuangkan hak pekerja Teras Samarinda yang belum dibayar, termasuk kemungkinan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak takut untuk menjadi “tumbal” demi menuntut hak para pekerja.
“Saya tidak takut. Kalau saya harus jadi tumbal agar hak pekerja ini dibayar, saya siap,” tegasnya, Minggu (2/3/2025).
“Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, bukan keselamatan jabatan,” lanjutnya.
DPRD Samarinda kini memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kota dan Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Abdul Rohim menyampaikan, jika dalam waktu dekat tidak ada solusi konkret, mereka akan mengambil tindakan yang lebih keras.
“Jangan main-main dengan nasib orang kecil. Kami tidak akan biarkan masalah ini terus berlarut-larut,” tuturnya.
Diketahui, masalah ini semakin memanas sejak adanya ketidakjelasan pembayaran upah pekerja proyek megaproyek Teras Samarinda yang sudah berlarut-larut. Puluhan pekerja yang telah bekerja lebih dari setahun kini terpaksa menunggu hak mereka.
Kemarahan anggota dewan ini mencapai puncaknya saat rapat di DPRD Samarinda, Kamis (29/2/2025), yang berakhir ricuh akibat ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR yang sudah dua kali mangkir dari panggilan rapat.
Absennya Kepala Dinas PUPR dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif serta pengabaian terhadap nasib pekerja yang terkatung-katung.
“Ini bukan soal uang semata, tapi soal harga diri pekerja yang sudah setahun lebih menderita,” ujar Abdul Rohim.
“Kalau Wali Kota yang panggil, dia pasti datang. Kenapa giliran DPRD, dia selalu menghilang?,” ungkapnya mempertanyakan ketidakhadiran pejabat yang dianggap tidak menghargai proses hukum dan pembelaan terhadap nasib pekerja.
Kemarahan Abdul Rohim semakin memuncak ketika perwakilan Dinas PUPR yang hadir dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan memberikan jawaban yang berbelit-belit. Tanpa ragu, ia melampiaskan kekesalannya dengan melempar nasi kotak ke arah pejabat tersebut. Aksi ini memicu keributan dalam rapat yang dihadiri oleh para pekerja yang turut hadir sebagai saksi.
“Untuk apa kita rapat kalau yang datang hanya boneka-boneka tanpa kuasa? Mending bubarkan saja!” serunya, disambut sorakan dukungan dari para pekerja yang hadir.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa masalah upah yang belum dibayar tidak hanya menimpa 84 pekerja yang terdata, tetapi masih ada puluhan lainnya.
“Ini fenomena gunung es. Yang terlihat hanya pucuknya, padahal di bawahnya masih banyak korban,” pungkasnya.
Penulis: Dimas
Editor: Nicha R
