SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) mulai tahun 2026 mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengganggu program-program pemerintah termasuk program prioritas Gratispol.
Seno mengungkapkan, Pemprov Kaltim saat ini sudah melakukan lobi-lobi ke kementerian terkait agar dampak pemangkasan tidak terlalu memberatkan daerah.
“Kita lobby-kan ke menteri juga. Memang masih ditampung karena dampaknya bukan hanya ke Kaltim, tapi ke seluruh Indonesia,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Terkait program andalan Gratispol gratis pendidikan, Seno mengakui akan ada dampak dari pemangkasan tersebut. Namun, pemerintah daerah akan menyesuaikan prioritas.
“Itu pasti ada dampaknya, tapi akan kita lihat mana yang urgensinya tinggi dan mana yang bisa kita tunda sebentar di 2027. Insya Allah tidak ada yang sampai berhenti,” tegasnya.
Salah satu program yang kemungkinan direview bila pemangkasan benar-benar terjadi adalah pemberangkatan umrah bagi marbot masjid.
“Kalau memang terpaksa harus dipotong Rp4,5 triliun itu, mungkin salah satunya yang akan kita review adalah program umrah. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Insya Allah tidak ada,” jelasnya.
Meski begitu, Seno memastikan Pemprov Kaltim tetap berkomitmen mempertahankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
