spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Syafruddin Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pemotongan DBH untuk Kaltim

Foto: Anggota DPR RI Dapil) Kaltim, Syafruddin. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

 

SAMARINDA – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, mengungkapkan kekhawatirannya terkait wacana pemerintah pusat yang berencana memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen pada 2026 mendatang.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kebijakan tersebut berpotensi merugikan Kaltim yang merupakan salah satu daerah penyumbang sumber daya alam terbesar bagi pendapatan negara.

“Saya agak bersedih, karena dana bagi hasil untuk Kalimantan Timur justru dipotong. Padahal, daerah ini adalah penghasil utama SDA yang menopang APBN,” ujarnya di Samarinda, Kamis (4/9/2025).

Syafruddin menegaskan, pemotongan DBH akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya untuk infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik serta air bersih.

Ia mencontohkan, wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu bisa kembali mengalami persoalan distribusi bahan pokok jika DBH berkurang.

“Kalau hasil eksploitasi SDA tidak dikembalikan ke daerah, maka rakyat di bawah akan kesulitan menikmati hasil bumi mereka sendiri,” tegas anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Baca Juga:   Pemprov Kaltim Umumkan Hasil Seleksi BUMD 2024, Tiyo Resmi Jabat Dirut PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera

Meski begitu, Syafruddin menyebut hingga saat ini dirinya belum menerima keterangan resmi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut. Informasi yang ia dapat menyebutkan, DBH bukan dipotong, melainkan penyalurannya ditunda karena defisit APBN.

“APBN kita sekitar Rp3.750 triliun, sementara pendapatannya hanya Rp3.140 triliun. Jadi ada defisit Rp640 triliun. Bisa jadi ini yang membuat pencairan DBH tertunda,” jelasnya.

Syafruddin memastikan akan segera meminta penjelasan langsung kepada Kementerian Keuangan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan agar hak Benua Etam tidak dikurangi.

“Kontribusi Kaltim untuk APBN sangat besar, tetapi yang kembali ke daerah jauh lebih kecil. Ini yang harus diperjuangkan supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER