SAMARINDA — Transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami penurunan signifikan. Dari Rp919 triliun, tercatat ada pemangkasan hingga Rp269 triliun. Kondisi ini berdampak langsung ke daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim) yang tahun ini terpaksa melakukan efisiensi anggaran sebesar 50 persen.
Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan efisiensi tersebut merupakan mandat dari pemerintah pusat. Ia bahkan memperkirakan persentase efisiensi bisa meningkat pada tahun depan.
“Kita efisiensi tahun ini sebesar 50 persen, tahun depan bisa 75 persen. Ada beberapa daerah yang kemungkinan tidak bisa menggaji biaya modal tetapnya, biaya Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya. Nah ini juga persoalan nanti,” sebutnya kepada awak media saat diwawancarai pada Selasa, (19/08/2025).
Dana efisiensi itu menyasar semua bidang, dari dana bagi hasil dan lain-lain hingga 50 persen. Sehingga, daerah belakangan menghadapi fase krusial dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
“Jadi kita sekarang memang berharap PAD (Pendapatan Asli Daerah,” lanjut Hasanuddin.
Tahun ini sendiri, Kaltim sudah masuk ke dalam Mandatory MCP KPK (Monitoring Center for Prevention) yaitu sistem dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik. MCP memantau delapan area intervensi, seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, dan lain-lain.
“Makanya enggak boleh anggaran-anggaran penebalan dan seterusnya. Dia harus sesuai dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” jelas Ketua DPRD itu.
Kemungkinan juga efisiensi ini, yang mungkin lebih besar di tahun depan akan berpengaruh kepada Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi. Menurut Hasanuddin kemungkinan banyak daerah yang akan kesulitan dalam menggaji hingga melakukan pembangunan.
“Jadi kita memang kita di masa yang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
