spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pendanaan Transformasi RSUD IA Moeis Lewat Skema BLUD Tuai Apresiasi DPRD Samarinda

Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie. (Hadi Winata/Radar Samarinda)

 

SAMARINDA – Sistem pembiayaan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) IA Moeis yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mendapatkan apresiasi dari Komisi IV DPRD Samarinda. Skema ini dinilai efektif dalam mendorong kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan keuangan rumah sakit yang tidak membebani keuangan pemerintah.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai bahwa sistem BLUD memberikan keleluasaan bagi rumah sakit untuk mengatur sumber pendapatannya sendiri, tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Politikus Partai Golkar ini menyebut bahwa dana APBD hanya digunakan untuk kebutuhan mendasar seperti gaji pegawai dan operasional pokok seperti listrik dan air.

“Sisanya, rumah sakit mengelola sendiri pendapatannya melalui sistem BLUD. Ini memungkinkan mereka lebih adaptif dan cepat dalam memenuhi kebutuhan layanan medis,” ujarnya.

Menurut Novan, pengelolaan anggaran melalui skema BLUD di RSUD IA Moeis telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari sisi perundang-undangan maupun kebijakan kepala daerah. Hal ini tercermin dari laporan keuangan rumah sakit yang menunjukkan realisasi pendapatan yang sehat dan penggunaan dana yang transparan.

Baca Juga:   Tolak Relokasi Pasar Subuh, Pedagang: Tempat Mencari Nafkah Kami Pak, Tolong Lihat dengan Hati Nurani

“Secara umum kami melihat manajemennya cukup solid. Pendapatan yang dihasilkan rumah sakit dikelola dengan baik, dan pelayanan pun meningkat, baik di tingkat dokter umum, spesialis, maupun layanan non-medis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Novan menambahkan bahwa keberhasilan rumah sakit dalam mengelola keuangannya sendiri menunjukkan pentingnya otonomi dalam tata kelola layanan publik.

Dengan skema BLUD, rumah sakit memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menyusun program, pengadaan alat kesehatan, hingga peningkatan kapasitas layanan tanpa harus selalu menunggu alokasi anggaran dari pemerintah daerah.

Terlepas dari itu, Novan berharap model pendanaan seperti ini bisa dijadikan contoh untuk institusi pelayanan publik lainnya di Samarinda yang ingin meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing layanan mereka.

“BLUD ini bukan hanya tentang mandiri secara keuangan, tapi juga soal tanggung jawab dan profesionalisme dalam pelayanan publik,” tegas Novan.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER