SAMARINDA — Program pendidikan gratis yang dijanjikan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan Seno Aji, menuai sorotan tajam dari warganet. Meski telah mulai diimplementasikan pada tahun akademik 2025 dengan skema bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), publik mempertanyakan konsistensi antara janji kampanye dan realisasinya.
Program bertajuk Gratispol alias gratis sepenuhnya menuai kritik karena dianggap tak sepenuhnya gratis, melainkan penuh persyaratan dan hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Apalagi, meski akan dimulai tahun ini, sesuai konfirmasi Pemerintah Provinsi (Pemprov), pembiayaan akan dicicil terlebih dahulu. Di mana sasaran di tahun ini adalah siswa hingga mahasiswa baru.
“Waktu kampanye gratispol tanpa syarat, ketika diimplementasikan lebih banyak syaratnya daripada gratisnya,” tulis akun rijaxxx.
Bukan hanya meragukan, beberapa warganet lain bahkan menganggap Gratispol perlu diubah saja namanya. “Ini namanya diskon bukan gratis,” tulis akun belxxx.
Beberapa warganet bahkan menyarankan agar nama program diubah agar lebih sesuai dengan isi kebijakannya.
“Semakin banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Baiknya namanya diganti, ‘Beasiswa bagi keluarga tidak mampu.’ Karena kenyataannya jauh dari arti kata gratis,” tulis akun dennxxx.
Komentar warganet tersebut berangkat dari pernyataan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim, Dasmiah. Ia menyatakan sasaran utama program Gratispol adalah kalangan masyarakat kurang mampu.
“Sasaran utamanya adalah kalangan masyarakat yang tidak mampu. Setelah kita melakukan pemanggilan dengan perguruan tinggi, rata-rata Uang Kuliah Tunggal (UKT) itu ada di Rp 5 juta. Kalau di atas itu berarti orang tuanya mampu, karena UKT itu diatur sesuai kemampuan orang tua,” sebut Dasmiah pada Selasa (10/6/2025).
Tentu saja itu membuat warganet geram, mengingat Gratispol sebelumnya dikatakan sebagai program anti-bayar. Semua kalangan akan merasakannya, itulah mengapa disebut gratis dan pol, yaitu gratis sepenuh-penuhnya.
Di sisi lain, Dasmiah dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kaltim juga menuturkan komitmen Pemprov untuk mewujudkan pendidikan gratis. Pada tahun akademik baru ini, Pemprov menargetkan 30.943 mahasiswa dan pada tahun setelahnya ditargetkan mampu sampai ke 85 ribu mahasiswa.
“Dalam program Gratispol, Pemprov Kaltim hanya menanggung UKT dan memberikan dana UKT langsung kepada universitas atau perguruan tinggi yang bersangkutan, dan untuk tahun 2025 pembiayaan hanya mencakup mahasiswa baru saja,” terang Dasmiah.
Rinciannya, untuk jurusan umum seperti Teknik dan Sosial disiapkan dana Rp5 juta per mahasiswa, dan untuk jurusan seperti Farmasi sebesar Rp7,5 juta.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, sebelumnya menyatakan bahwa dana program ini sudah dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025 sebesar Rp185 miliar. Pemprov pun menerangkan alokasi ini merupakan bagian dari hasil refocusing anggaran yang disebut mencapai Rp1 triliun lebih, di mana Rp750 miliar di antaranya dialokasikan untuk pendidikan gratis.
Sebanyak 51 kampus yang terafiliasi program Gratispol sebenarnya sangat mendukung dan siap untuk menjalankannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), M. Tahir.
“Kita siap 100 persen untuk mendukung apapun kebijakan dari program Gratispol, sehingga untuk UINSI kita mengambil kebijakan, mahasiswa baru ang mendaftar di UINSI tidak perlu bayar UKT dulu, sampai saat ini,” kata Tahir saat diwawancarai oleh Media Kaltim.
Dalam kasus lain, terdapat mahasiswa yang sudah membayarkan UKT-nya. Dalam hal itu, M. Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim menekankan Pemprov akan mengembalikannya, dan pada September akan cair.
“Pemprov telah menjamin pengembalian UKT yang terlanjur terbayarkan melalui skema hibah mulai Agustus nanti, sehingga pada September bisa cair,” begitu kata Darlis.
Pendidikan Kaltim saat ini berada dalam era baru, di mana pendidikan gratis akan dicetuskan oleh Pemprov. Mengenai mekanismenya, tetap dengan melakukan pendaftaran kemudian database dari mahasiswa yang diterima akan dikirim kepada pemprov untuk diberikan bantuan pembayaran UKT. Sedangkan untuk mahasiswa lama masih dengan pola sebelumnya, yaitu membayarkan UKT mereka kepada kampus.
“Kami tidak ingin ada satu pun anak Kaltim yang harus mengubur mimpinya hanya karena biaya pendidikan. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih cerah,” kata Rudy Mas’ud dalam suatu kesempatan.
Kesungguhan pemimpin baru Kaltim tersebut sedang diuji dalam implementasi program utamanya, yaitu Gratispol. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membuktikan bahwa “Menuju Kaltim Emas 2045” adalah suatu kenyataan bukan hanya harapan.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
