Foto: Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim)terus mendorong percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai upaya nyata dalam mengatasi kemiskinan melalui jalur pendidikan. Rencananya, tahun ini program tersebut akan mulai dirintis dengan memanfaatkan fasilitas milik SMAN 16 Samarinda.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyampaikan bahwa pihaknya tengah intensif mempersiapkan program tersebut dan akan melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial dalam waktu dekat untuk membahas kelanjutan usulan tersebut.
“Langkah ini bagian dari komitmen pemerintah daerah mendukung akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Kami ingin segera merealisasikannya tahun ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Andi ini mengatakan bahwa dari lima lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, satu dari provinsi dan empat dari daerah (Kukar, Samarinda, PPU, dan Berau). Jika tidak ada hambatan, pembangunan gedung permanen di lokasi tersebut akan dimulai bulan ini dan ditargetkan rampung pertengahan 2026.
Sementara itu, lahan usulan provinsi di Bukit Biru, Tenggarong, masih dalam proses pematangan hingga akhir tahun sehingga pembangunan baru bisa dilaksanakan pada 2026 mendatang.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov Kaltim bersama Pemkot Samarinda menggagas program rintisan menggunakan fasilitas yang telah tersedia di SMAN 16 Samarinda, Jalan Perjuangan. Pasalnya , sekolah ini memiliki asrama dan ruang kelas yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Fasilitas yang ada memungkinkan proses pembelajaran dimulai tanpa menunggu pembangunan gedung baru selesai. Ini akan menjadi titik awal Sekolah Rakyat berjalan,” tambah Andi.
Program rintisan ini ditargetkan dapat beroperasi pada dua tahun kedepan. Selain itu, kekurangan sarana seperti kasur untuk asrama dan perlengkapan laboratorium akan diajukan ke pemerintah pusat.
Disamping itu, seleksi peserta didik dan tenaga pendidik akan dilaksanakan oleh kementerian terkait dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memastikan penerima manfaat adalah keluarga benar-benar membutuhkan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
