spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Maxim Diambang Penutupan di Kaltim, Pemprov Ancam Bertindak Tegas

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyampaikan peringatan keras kepada salah satu aplikator transportasi daring, Maxim, yang dinilai tidak kooperatif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Ancaman penutupan pun disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, dalam audiensi bersama perwakilan driver online dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), Selasa (20/5/2025).

Dalam forum yang digelar di Kantor Gubernur, Seno Aji menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Maxim yang berkali-kali mangkir dari undangan resmi Pemprov. Padahal, kehadiran aplikator sangat penting untuk merumuskan solusi bersama terkait ekosistem transportasi daring yang adil dan berkelanjutan di Kaltim.

“Kami melihat ada satu aplikator yang tidak pernah hadir dalam forum-forum seperti ini, yaitu Maxim,” tegas Seno di hadapan para mitra driver yang memadati ruang audiensi.

Ia menilai, ketidakhadiran Maxim merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sosial mereka sebagai penyedia layanan berbasis digital. Ketertutupan aplikator dinilai justru menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi daring yang berpihak kepada semua pihak, terutama para mitra pengemudi.

Seno pun menyatakan, jika surat peringatan terakhir tidak diindahkan, Pemprov tidak akan segan mengambil langkah tegas.

Baca Juga:   Norbaiti Dimakamkan di Halaman Rumah Pribadi, Isran Noor: Pesan Mendiang saat Berobat, Harus Ikhlas

“Jika surat peringatan terakhir tidak juga direspons, maka kita akan menutup operasional Maxim di Kalimantan Timur,” tandasnya.

Lebih lanjut, Seno mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah opsi sebagai alternatif, termasuk kemungkinan membangun sistem transportasi daring mandiri yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Langkah ini, meskipun dinilai berani, merupakan bentuk keberpihakan terhadap ribuan driver yang menggantungkan penghidupan dari platform transportasi daring, namun kerap kali menghadapi ketidakadilan sistem.

“Kalau aplikator tidak bisa bekerja sama dan hanya ingin menang sendiri, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus bersikap tegas,” pungkasnya. (adv/diskominfokaltim)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

BERITA POPULER