Foto: Aksi Komite Rakyat Melawan Kaltim dalam peringatan Hari Buruh 2025. (Hadi Winata/Radar Samarinda).
SAMARINDA – Langit kelabu menyelimuti Kota Samarinda siang ini, namun tak menggentarkan Komite Rakyat Melawan Kaltim dalam menyuarakan aspirasi terhadap sistem ekonomi kapitalisme, yang dinilai gagal menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi kelas pekerja.
Di balut suasana Hari Buruh, komite ini menyoroti ketimpangan ekonomi yang semakin tajam dan kondisi buruh yang semakin terpuruk di tengah krisis yang timbul dari dalam pemerintahan maupun tekanan global.
Penghubung Organisasi Komite Rakyat Melawan, Iqbal Al Fhiqri menyatakan bahwa aksi dihadiri sekitar 50 orang, yang berasal dari berbagai kalangan. Menurutnya, jumlah demonstran yang terkesan sedikit tidak melemahkan semangat untuk memperjuangkan hak pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan.
“Kenapa sedikit (buruh) yang turun? Karena pemerintah mengundang mereka ke acara seremonial. Kami optimis, dalam rangkaian panjang massa akan terus bertambah,” ujarnya, Kamis (1/5/2025).
Lebih lanjut, Fhiqri menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang akan berlanjut hingga 31 Mei 2025. Terkhusus hari ini, pihaknya melibatkan lapisan masyarakat, seperti buruh, petani, pedagang, rakyat kecil dan rakyat yang tertindas, serta sejumlah mahasiswa dan aktivis Hak Asasi Manusia.
“Kita akan lanjutkan perjuangan sampai Hari Reformasi pada 21 Mei dan 100 hari kerja pemerintah baru pada 31 Mei. Kita akan jadikan momentum ini untuk menyentil pemangku kepentingan agar sadar dengan kondisi rakyatnya,” serunya.
Terlebih, Fhiqri mengatakan sistem kapitalisme global saat ini hanya menguntungkan segelintir elite pemilik modal, sementara jutaan buruh hidup dalam penderitaan. Sehingga, seruan pembangunan merupakan bentuk kamuflase untuk mengeksploitasi kelas pekerja sebagai penyelamat krisis sistemik yang terus terjadi.
“Apakah kelas pekerja Indonesia telah sejahtera? Ingat bahwa belakangan ini pemerintah telah menciptakan kebijakan-kebijakan yang justru merampas hak-hak buruh” terangnya.
Fhiqri menilai, kebijakan yang merugikan pihak pekerja, yakni pekerja outsourcing, terutama dari luar negeri yang masih bebas, menepis pekerja lokal, yang membuat angka pengangguran semakin meningkat.
Menurutnya, kondisi buruh Indonesia saat ini diwarnai dengan penurunan upah riil, pelebaran ketimpangan kekayaan, pelemahan sektor manufaktur, potensi PHK massal, dominasi sektor informal, dan ketidakstabilan pekerjaan akibat sistem kerja fleksibel.
“Kami berharap besar, Gubernur Kaltim dapat menuntaskan persoalan buruh yang sudah berlarut-larut tanpa mendapat Kesejahteraan,” tandasnya.
Dengan aksi ini, Komite Rakyat Melawan Kaltim menekankan, Hari Buruh Internasional bukan sekadar seremoni belaka, melainkan momentum untuk menyadarkan bahwa buruh memiliki kekuatan besar dalam mendorong perubahan sosial.
Adapun tuntutan dari aksi Hari Buruh 2025 ini sebagai berikut:
1. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja
2. Hapus sistem kerja outsourcing dan kontrak yang merugikan buruh.
3. Tolak upah murah & wujudkan upah layak nasional
4. Hentikan union busting & berikan kebebasan berserikat
5. Hentikan kekerasan & pelecehan seksual di dunia kerja
6. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
7. Sahkan RUU Masyarakat Adat
8. Sahkan UU Perampasan Aset
9. Sahkan UU Perlindungan Buruh yang disusun oleh serikat buruh
10. Hentikan represivitas aparat terhadap gerakan rakyat
11. Bangun industrialisasi nasional sebagai pilar utama ekonomi
12. Nasionalisasi aset strategis negara (minimal 51% saham dikuasai negara)
13. Renegosiasi utang luar negeri dan utang swasta
14. Cabut dan Batalkan UU TNI yang telah mencederai semangat Reformasi 15. Tindak tegas perusahaan yang melakukan PHK massal dan Ilegal
16. Laksanakan Reforma Agraria Sejati
17. Penuhi Hak cuti haid dan maternitas buruh perempuan
18. Kebebasan bersuara & perlindungan Jurnalis
19. Wujudkan pendidikan gratis yang inklusif dan demokratis
20. Hentikan Penggusuran dan Perampasan Ruang Hidup Warga
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
