Foto: Sekretaris Dinas Perkim Samarinda, Muhammad Cecep Herly. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Tantangan sosial masih menjadi permasalahan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam melanjutkan misi menjadikan Kota Tepian terbebas kawasan kumuh. Kolaborasi antar stakeholder terkait diperlukan agar dalam pelayanannya tidak terjadi resistensi dari masyarakat.
Dalam prosesnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Samarinda memerlukan anggaran yang cukup besar saat menangani kawasan kumuh, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan lingkungan, maupun pemberdayaan masyarakat.
Sekretaris Dinas Perkim Samarinda, Muhammad Cecep Herly mengakui, kendala sosial masih menjadi catatan saat mengimplementasikan program kawasan kumuh. Menurutnya, gesekan yang terjadi akibat menangani masyarakat sangat mungkin terjadi.
“Kami masih mengalami sedikit kendala, mencakup penyelesaian kawasan kumuh dan berbagai aspek umum lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Hingga akhir tahun kemarin, Perkim Kota Samarinda menghadapi kendala yang beragam, seperti regulasi dan persoalan terkait legalitas administrasi dan kepemimpinan lahan. Cecep menilai, pihaknya telah melakukan beragam upaya untuk menghindari dan meminimalisir gesekan yang terjadi antar pemerintah dan masyarakat.
“Kendala itu banyak hal, baik dari sisi regulasi yang berpedoman pada ketentuan dari kementerian, maupun dari sisi sosial masyarakat. Contohnya, persoalan sertifikat lahan atau kesediaan masyarakat menerima program penataan kawasan,” jelasnya.
Meski begitu, Cecep menyatakan bahwa, pihaknya terus berupaya mengatasi masalah sosial melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pasalnya, strategi ini cukup efektif dalam mendorong penyelesaian masalah di lapangan tanpa menimbulkan konflik berarti.
“Kita tetap bisa tekan permasalahan sosial yang muncul, dan alhamdulillah OPD kami bisa menanganinya dengan cara yang persuasif. Yang kurang tentu ada, tapi kami selalu berupaya untuk meminimalkan kekurangan itu,” terangnya.
Walaupun menghadapi beragam kendala, Cecep menyatakan bahwa, dalam laporan kinerja perangkat daerah (LKPJ) tahun anggaran 2024, secara keseluruhan, realisasi program-program Perkim di tahun 2024 mencapai angka memuaskan, baik dari sisi progres fisik maupun keuangan dengan rata rata 98 persen.
“Pada dasarnya Perkim telah menjalankan kegiatan sesuai dengan fokus dan fungsi. Walaupun memiliki catatan yang perlu ditingkatkan kedepan, kami akan terus berusaha semaksimal mungkin mengatasi kawasan yang perlu dibenahi,” demikian Muhammad Cecep Herly.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
