SAMARINDA – Dua isu menarik menjadi bahan diskusi saat sesi buka bersama Aji Mirni Mawarni, ST., MM., Anggota DPD RI Dapil Kaltim Periode 2024–2029, bersama awak media. Yakni soal tambang ilegal dan program pendidikan gratis, atau yang dikenal dengan sebutan Gratispol.
Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, belum lama ini terkait ketegasannya memberantas tambang ilegal di Kaltim, menjadi sorotan politisi Senayan ini.
Dari sudut pandangnya, pemberantasan tambang ilegal merupakan persoalan “turun-temurun” di rezim pemerintahan Kaltim yang tak kunjung tuntas. Rudy Mas’ud termasuk gubernur yang secara terbuka menyatakan akan memerangi tambang ilegal.
“Saya apresiasi keinginan beliau, tetapi harus diingat memerangi tambang ilegal, harus tuntas. Jangan hanya di permukaan. Karena permasalahannya kompleks dan melibatkan banyak pihak. Di daerah hingga ke pusat,” ulasnya.
Ia menegaskan, koordinasi dan ketegasan dari SKPD terkait sangat penting dilakukan, mengingat dampak tambang ilegal lebih banyak merugikan masyarakat. Termasuk persoalan lubang tambang yang tak direklamasi dan menyebabkan korban jiwa.
“Kebanyakan yang ditindak itu hanya permukaan. Yang ditangkap hanya petugas lapangan sementara pemodal utamanya bebas berkeliaran. Bahkan berpindah-pindah lokasi untuk terus memodali usaha yang sama tanpa rasa takut. Tentu ini ada indikasi bekingan yang kuat. Itulah masalahnya,” bebernya.
Sementara itu, saat menanggapi program Gratispol, Aji Mirni lebih menyoroti kepastian kekuatan anggaran. Ia mengingatkan bahwa Kaltim juga terdampak kebijakan efisiensi secara nasional.
“Kita belum melihat polanya seperti apa dan bagaimana realisasi. Apalagi ini pembiayaan gratis dari SD sampai tingkat S3, tentu sangat luar biasa anggarannya,” sebutnya.
Meski demikian, ia mengakui program ini bisa berjalan baik jika didukung oleh banyak pihak. Salah satunya adalah dengan menggandeng sektor swasta.
“Korporasi punya program CSR, itu sangat bisa dimanfaatkan. Coba perhatikan, korporasi yang terlibat pada dukungan pendidikan Kaltim masih minim. Hanya sebagian kecil,” katanya.
Khusus untuk jenjang S3, menurutnya Pemprov Kaltim bisa memanfaatkan peluang beasiswa luar negeri yang tersedia dalam jumlah besar.
“Mutunya pendidikan lebih baik. Opsinya jurusannya banyak. Di Jepang, Jerman, Australia dan masih banyak negara lain. Konekkan dengan program SKPD terkait. Selanjutnya, tinggal mencari formula pembiayaan keseharian dari mahasiswanya. Jadi bebannya tidak tinggi,” jelasnya.
Namun, ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan program Gratispol jika pelaksanaannya tidak transparan.
“Jangan sampai hanya golongan tertentu saja yang bisa lolos program itu.”
Baik persoalan tambang ilegal maupun pelaksanaan Gratispol, menurut Mawarni, menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Keduanya harus mampu membuktikan komitmen dan kerja nyata kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa dua persoalan ini merupakan “warisan” dari pemerintahan sebelumnya, dan kini menjadi tanggung jawab yang harus segera dituntaskan.
“Semoga tidak hanya menjadi bahan paparan untuk kebutuhan media saja. Karena masyarakat butuh pembuktian agar dampak positifnya bisa lebih terasa ketimbang dampak negatifnya,” tutupnya.
Pewarta: Dhi
Editor: Agus S.
