Foto: Potret suasana demonstrasi mahasiswa Samarinda di depan Gerbang Kantor DPRD Kaltim, Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Setelah disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, ratusan mahasiswa di Samarinda menggeruduk Kantor DPRD Kaltim. Ramai digaungkan akan ancaman terhadap demokrasi imbas keterlibatan TNI yang makin kuat di ranah sipil.
Hal ini dapat mengganggu supremasi sipil dan demokrasi secara keseluruhan. Pasalnya, tradisi demokrasi menekankan bahwa angkatan bersenjata suatu negara harus selalu di bawah kontrol sipil.
BEM Fakultas Hukum Unmul, Fathur Rahman menjelaskan, bahwa aksi ini merupakan gabungan dari gerakan mahasiswa. Inti dari demonstrasi ini adalah menyerukan aspirasi terhadap penolakan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh mereka yang duduk di Senayan.
“Aksi kepedulian ini merupakan bentuk kepedulian rakyat terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Kami menuntut pemerintah segera menarik personel TNI aktif dari jabatan diluar institusi pertahanan,” tegasnya.
Fathur menegaskan, supremasi sipil harusnya berpegang pada prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurutnya, ancaman terhadap demokrasi ini nyata adanya, untuk itu pihaknya menolak semua revisi tersebut.
“Kami menilai bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Hal itu dapat memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan TNI dalam ranah sipil,” terangnya.
Demonstrasi dilakukan dengan orasi dan penaburan bunga depan pintu gerbang DPRD Kaltim, sebagai simbol matinya demokrasi. Pihaknya juga membentangkan spanduk, sebagai bentuk protes dan bentuk aspirasi masyarakat sipil.
Sementara itu, pengesahan undang-undang tersebut berpotensi menghidupkan kembali jaman orde baru. Ia berpendapat, ada ruang untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam bentuk baru.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menggaungkan kebenaran agar masa depan Negara Indonesia terlepas dalam genggaman dan ancaman supremasi angkatan bersenjata.
“Kami disini hadir untuk mereka yang ditindas, kami hadir untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Hak sipil diambil alih oleh UU TNI, tunjukan persatuan kita sebagai bangsa yang kuat dan besar,” seru Rifki selaku Perwakilan GMNI Samarinda saat melakukan orasi, Jum’at (21/3/2025).
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
