SAMARINDA – Pelantikan pimpinan baru di Kalimantan Timur pada Februari lalu membawa tantangan besar bagi pemerintah provinsi, salah satunya adalah refocusing anggaran. Langkah ini dilakukan untuk mengalihkan dana dari kegiatan yang tidak prioritas kepada sektor yang lebih dibutuhkan. Hal ini seiring dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 oleh Prabowo Subianto yang menginstruksikan efisiensi anggaran negara tahun ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim telah menggelar pemaparan terkait refocusing anggaran dalam rapat yang diadakan beberapa waktu lalu. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan hal tersebut usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Kamis (27/2/2025).
“Di tahun 2025, kami belum bisa bicara banyak karena ada rencana recofusing anggaran untuk menyesuaikan RPJM-nya Gubernur yang baru,” kata Abdulloh mengenai RDP tersebut.
Dipaparkan, salah satu program prioritas yang akan difokuskan dalam refocusing ini adalah Gratispol, program dari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Refocusing anggaran ini tentunya akan berdampak pada beberapa sektor, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Tapi itemnya yang mana yang kena, kita belum tahu. Setelah refocusing nanti TAPD atau dinas PUPR sendiri yang akan ketemu dengan komisi III,” lanjutnya.
Pihaknya juga akan membahas kembali hasil refocusing anggaran untuk dikomunikasikan kepada badan anggaran. Meski demikian, nilai peralihan anggaran tersebut masih belum dapat dipastikan.
Pada kesempatan lain, tepatnya Jum’at (7/3/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni membenarkan adanya refocusing tersebut. Tentunya disesuaikan terhadap amanat presiden untuk fokus kepada infrastruktur pendidikan dan kesehatan di tengah efisiensi belanja negara. Pun ia menyebutkan bahwa Kaltim mendapatkan dana yang bisa diefiseinsikan dan dialokasikan untuk program gratispol pendidikan dan kesehatan.
“Kurang lebih kita mendapatkan Rp2,5 triliun. Tapi ada kegiatan yang bisa diconnect langsung. Jadi mungkin hampir Rp1 triliun. Di mana ada komponen yang setelah kita connectkan ternyata itu sudah beririsan,” sebut Sri Wahyuni.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa dari total efisiensi sebesar Rp 2,5 triliun, sekitar Rp 1 triliun akan diprioritaskan untuk program-program utama. Salah satunya adalah pembangunan jalan penghubung Tering di Kutai Barat ke Ujoh Bilang di Mahakam Ulu, yang sesuai dengan APBD Kaltim dan alokasi dana yang diminta oleh Gubernur Rudy Mas’ud untuk ditambah.
“Rp 2,5 triliun hasil efisiensi dan yang beririsan itu hampir Rp 1 triliun, jadi misalnya di sini kan punya dana Bosda, tapi dengan program Gratispol kan ada penambahan. Nah Bosda yang ada itu kita top up,” jelasnya.
Yang jelas refocusing telah dibahas dan dirapatkan oleh tim transisi dan telah mempersiapkan program 100 Hari Gubernur baru termasuk Gratispol dan Jospol. Namun efisiensi anggaran akhirnya akan berpengaruh kepada 13 komponen yang disisihkan karena dianggap tak mendesak, seperti seremonial, perjalanan dinas, pengadaan alat tulis, kendaraan, atau pakaian dinas.
“Ini kan kemarin kita induknya RPD, sekarang kan sudah ada RPJMD-nya dua yang kita rancang dengan dari yang politis, nanti kita tinggal satukan,” kata Sri Wahyuni.
Selanjutnya pemerintah provinsi akan berkoordinasi langsung dengan DPRD agar dapat mempercepat refocusing anggaran. Lantas dapat mengimplementasikan program yang telah dirancang lebih cepat.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
