Foto: Potret sejumlah murid yang membawa makananan Program MBG di SDN 004 Samarinda Utara (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Polemik efisiensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicaraan hangat oleh masyarakat. Terlebih, salah satu tujuan efisiensi ialah untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, penghematan dilakukan secara besar-besaran di berbagai sektor pemerintahan. Pada tahap ke 3 efisiensi, pemerintah pusat berharga dapat menghemat Rp750 triliun atau USD44 miliar untuk membantu pendanaan MBG.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan, upaya pemerintah pusat untuk melakukan penghematan, merupakan keputusan yang tepat untuk diterapkan. Pasalnya, banyak kegiatan dan program pemerintah yang berjalan selama ini tidak memiliki urgensi.
“Contoh kegiatan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Prabowo, misalnya perjalanan dinas untuk studi hasil pertanian ke Australia. Hal itu tidak relevan dengan kondisi kita,” ujar Andi Harun.
Sebab itulah, penggunaan anggaran harus bisa dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penting untuk pemerintah memastikan urgensi dari suatu program atau kegiatan.
“Biaya yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif adalah belanja perjalanan yang bahkan tempat tujuannya tidak sesuai dengan kebutuhan kita,” ucapnya.
Andi Harun memastikan, bahwa daerah tidak perlu mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program MBG. Hal ini dikarenakan, Program MBG menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang pendanaannya didapatkan dari efisiensi anggaran.
“Sebagai gantinya, daerah diminta mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan sekolah dan fasilitas publik lainnya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah, maupun pusat.
“Penghematan dilakukan pada belanja yang tidak prioritas . Dari total 750 triliun, separuhnya akan digunakan untuk belanja strategis,” sebutnya.
Sejak pemerintah melakukan efisiensi, banyak muncul narasi yang mencoba menggiring opini publik. Menurutnya, hoaks yang beredar diduga sengaja dilontarkan untuk menciptakan kegaduhan. Untuk itu, pihaknya memastikan kebijakan ini tidak akan berdampak negatif yang signifikan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky