Usulan MYC Ditolak! Banggar DPRD Kaltim Pilih Skema Tahun Tunggal

Foto: Ekti Imanuel, Wakil Ketua I DPRD Kaltim saat diwawancarai di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Samarinda, (K. Irul Umam/mediakaltim).

SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengikat anggaran daerah sebesar Rp1,24 triliun melalui skema Multi-Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak akhirnya menemui tembok penolakan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Penolakan itu bukan datang dari satu atau dua anggota dewan. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Selasa (17/11/2026) malam, seluruh anggota Banggar yang hadir sepakat tidak menyetujui skema pembiayaan tahun jamak yang diajukan Pemprov Kaltim.

Keputusan tersebut menjadi pukulan bagi rencana pemerintah daerah yang sebelumnya berupaya mempertahankan tiga proyek strategis agar dibiayai melalui kontrak selama 2027–2029.

Rapat yang berlangsung tertutup bagi awak media itu digelar di Gedung E lantai I kompleks DPRD Kaltim. Dimulai sekitar pukul 20.00 Wita, pertemuan baru berakhir pukul 23.45 Wita. Artinya, hampir empat jam Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkutat dengan pembahasan anggaran, terutama menyangkut usulan MYC.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memimpin rapat tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana.

Sementara Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, terpantau tidak hadir.

Dinamika politik anggaran malam itu semakin menarik ketika berdasarkan daftar kehadiran, anggota Banggar dari Fraksi Golkar dan PKS tidak tercatat mengikuti rapat yang menghasilkan penolakan terhadap skema MYC tersebut.

Meski demikian, anggota Banggar yang hadir memiliki pandangan seragam. Skema kontrak tahun jamak dinilai belum layak disetujui dalam situasi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan, ditambah kajian teknis yang dianggap belum cukup matang.

Ekti mengakui pembahasan berlangsung alot. Terutama setelah tiga proyek MYC masuk dalam pembahasan menjelang tahapan akhir kesepakatan KUA-PPAS 2027.

Baca Juga:   Komplek Makam Aji Raden Kesuma, Bakal Jadi Taman Makam Pahlawan PPU

“Di dalam rapat tentu dinamis sekali ya, terutama terkait dengan usulan daripada Pemprov Kaltim, ada tiga item Multi-Years Contract itu. Nah, itu yang sangat dinamis dan akhirnya di dalam rapat, semua anggota Badan Anggaran tidak menyetujuinya,” ungkap Ekti seusai rapat.

Ketika disinggung mengenai ketidakhadiran sejumlah anggota Banggar, Ekti memilih menyerahkan penjelasan kepada Sekretariat DPRD.

Namun, ia mengungkapkan dua pertimbangan utama yang membuat Banggar tidak memberikan persetujuan terhadap skema pembiayaan tersebut.

Pertama, kemampuan fiskal Kaltim untuk menanggung komitmen anggaran selama beberapa tahun ke depan. Kedua, kesiapan kajian teknis dari masing-masing proyek.

“Pertama masalah fiskal ya, masalah anggaran ke depan. Yang kedua, tentu masalah kajian teknisnya yang teman-teman menganggap di akhir ya, di akhir mau kesepakatan KUA-PPAS,” jelasnya.

Persoalan waktu pengajuan menjadi salah satu titik krusial. Sebab, usulan MYC tersebut muncul ketika pembahasan KUA-PPAS sudah berada di penghujung tahapan.

Padahal, menurut Ekti, sejumlah anggota dewan sebelumnya menghendaki agar proyek-proyek tersebut terlebih dahulu dibedah bersama komisi teknis yang membidangi masing-masing sektor.

Dengan begitu, dewan dapat memeriksa lebih jauh kelayakan pekerjaan, kebutuhan anggaran, hingga potensi persoalan dalam pelaksanaan proyek.

Namun, kesempatan tersebut praktis tidak tersedia lagi.

“Nah, kita nggak ada kesempatan lagi untuk rapat di komisi (terkait). Karena sudah menuju persetujuan KUA-PPAS-nya,” tandas Ekti.

Penolakan Banggar tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan.

Berdasarkan pemberitaan Kaltim Post, APBD Kaltim yang pada 2024 masih berada di kisaran Rp22,19 triliun turun menjadi Rp21,74 triliun pada 2025. Pada 2026, postur anggaran menyusut menjadi sekitar Rp14,33 triliun.

Baca Juga:   Perebutan Kursi Rektor Unmul Dimulai, Lima Profesor Lolos Tahap Verifikasi

Sementara untuk 2027, proyeksi yang disampaikan dalam pembahasan anggaran berada di kisaran Rp13,7 triliun.

Jika proyeksi tersebut terealisasi, kapasitas belanja daerah kembali menyusut dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam situasi demikian, komitmen pembiayaan sebesar Rp1,24 triliun selama tiga tahun tentu membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana.

Terlebih, APBD bukan hanya disiapkan untuk membangun jalan dan gedung. Ada belanja pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur dasar, hingga kebutuhan pemerintahan yang harus tetap terjaga.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan usulan MYC tidak akan mengganggu kondisi fiskal daerah. Menurutnya, pembiayaan tersebut telah diperhitungkan dalam belanja infrastruktur, sehingga bukan merupakan tambahan anggaran di luar perencanaan yang sudah disusun.

Pemerintah juga menilai kontrak tahun jamak diperlukan agar pekerjaan strategis dapat berjalan lebih terukur dan berkesinambungan.

Namun, penjelasan tersebut rupanya belum cukup meyakinkan Banggar.

Di sinilah perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif menjadi terang. Pemerintah melihat MYC sebagai instrumen untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Sementara DPRD melihat adanya risiko ketika komitmen anggaran jangka panjang ditetapkan tanpa ruang fiskal dan kesiapan teknis yang benar-benar terukur.

Dalam dokumen Rencana Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak 2027–2029, terdapat tiga proyek yang diajukan Pemprov Kaltim dengan total anggaran mencapai Rp1.243.792.878.819,25.

Pertama, pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (RSUD AMS II) di Samarinda dengan kebutuhan anggaran Rp444.832.878.819,25. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 36 bulan dan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan rumah sakit menuju tipe B.

Kedua, pembangunan Jalan Sotek–Bongan dengan anggaran Rp241,98 miliar. Proyek berdurasi 30 bulan tersebut mencakup penanganan sekitar 14 kilometer dari total trase 103 kilometer. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah persinggungan sebagian wilayah trase dengan kawasan hutan lindung.

Baca Juga:   Jahidin Soroti Pentingnya Human Security dalam Penguatan Demokrasi Daerah

Ketiga, pembangunan Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake dengan anggaran Rp556,98 miliar. Proyek sepanjang estimasi penanganan 54 kilometer itu direncanakan berlangsung selama 30 bulan untuk memperkuat konektivitas wilayah Kutai Barat dan Paser.

Dari ketiga proyek tersebut, pembangunan Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake menyerap anggaran paling besar. Sementara jika digabungkan, dua proyek jalan membutuhkan sekitar Rp798,96 miliar atau lebih dari 64 persen total usulan MYC.

Artinya, sebagian besar komitmen anggaran yang hendak diikat Pemprov Kaltim justru berada pada sektor pembangunan jalan.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD juga telah mengingatkan persoalan kesiapan teknis dan administrasi proyek. Mulai dari status kawasan, perizinan, dokumen perencanaan, hingga kebutuhan pembahasan bersama komisi terkait.

Untuk proyek rumah sakit, kesiapan fasilitas dan pelayanan juga tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik. Ketersediaan tenaga kesehatan, sarana penunjang, serta kemampuan operasional setelah pembangunan harus menjadi bagian dari perhitungan.

Dengan keputusan Banggar tersebut, skema MYC yang diajukan Pemprov Kaltim tidak memperoleh persetujuan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.

Namun, penolakan terhadap skema tahun jamak tidak otomatis berarti ketiga proyek harus dihentikan. Peluang pembangunan tetap terbuka melalui skema tahun tunggal atau single years, sepanjang dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun administrasi.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar keberanian pemerintah mengajukan proyek pembangunan. Lebih penting dari itu, seberapa cermat pemerintah menghitung kemampuan keuangan daerah sebelum mengikat APBD untuk kebutuhan tiga tahun ke depan.

Sebab, pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kehati-hatian fiskal. Apalagi ketika uang yang dipertaruhkan bukan hanya milik pemerintahan hari ini, melainkan juga ruang gerak anggaran pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER