SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur semestinya memudahkan mobilitas warga. Namun, ketika pengerjaan jalan dilakukan tanpa pengaturan akses yang memadai, proyek yang ditujukan untuk kepentingan publik justru bisa berubah menjadi hambatan bagi masyarakat.
Kondisi itu dikeluhkan warga Gunung Lingai, Samarinda. Pengerjaan di Jalan Tri Dharma yang disusul rencana penutupan Gang Masyarakat dinilai semakin menyulitkan warga. Khususnya pengendara roda empat yang hendak menuju Jalan PM Noor.
Saipul Bahtiar, warga Gunung Lingai menilai penutupan akses tersebut semestinya tidak dilakukan secara menyeluruh. Apalagi, pengerjaan di Jalan Tri Dharma disebutnya belum sepenuhnya rampung.
Menurut Saipul, Gang Masyarakat selama ini menjadi jalur alternatif utama bagi kendaraan roda empat yang hendak menuju Jalan PM Noor. Jika akses itu ikut ditutup, warga harus menghadapi keterbatasan jalur untuk keluar masuk kawasan permukiman.
“Belum selesai pekerjaan di Tri Dharma, Gang Masyarakat lagi mau ditutup. Mestinya di Gang Masyarakat itu bisa dikerjakan bergantian, paruh jalan,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, pengaturan pengerjaan secara bertahap menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Dengan sistem buka-tutup atau pengerjaan separuh badan jalan, aktivitas konstruksi tetap berjalan tanpa harus memutus seluruh akses masyarakat.
Keluhan lainnya berkaitan dengan keterbukaan informasi proyek. Saipul menyebut papan informasi pekerjaan tidak terlihat di lokasi. Padahal, informasi mengenai proyek merupakan hal mendasar yang semestinya dapat diketahui masyarakat, mulai dari jenis pekerjaan, nilai anggaran, pelaksana, hingga waktu penyelesaian.
“Papan atau informasi proyek ini tidak terlihat,” kritiknya.
Bagi Saipul, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas urusan administrasi. Minimnya informasi membuat masyarakat kesulitan mengetahui pekerjaan apa yang sedang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta sampai kapan gangguan terhadap aktivitas warga akan berlangsung.
Ia kemudian mengaitkan persoalan itu dengan polemik penggalian kabel yang sebelumnya menjadi perhatian publik di Samarinda. Menurutnya, pemerintah kota semestinya memiliki pengawasan yang lebih terintegrasi terhadap pekerjaan infrastruktur yang berlangsung di ruang-ruang publik.
“Kalau banyak proyek seperti ini, maka jangan heran Wali Kota Samarinda kalau ada penggalian kabel ilegal beberapa waktu lalu, sudah banyak rusak jalan baru yang digali, baru sidin kaget,” sindirnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dikerjakan. Koordinasi antarpelaksana, pengawasan lapangan, keterbukaan informasi, hingga perlindungan terhadap akses masyarakat juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Terlebih, pengerjaan infrastruktur di Samarinda belakangan memang berlangsung di sejumlah titik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, dalam keterangannya pada 5 November 2026, menyebut pekerjaan peningkatan dan perbaikan drainase tersebar di lebih dari 10 lokasi, termasuk Jalan PM Noor, AW Sjahranie, Juanda, Antasari, Untung Suropati, Merdeka, dan Gerilya.
PUPR menyebut rata-rata progres fisik pekerjaan drainase berada pada kisaran 40–50 persen. Sejumlah pekerjaan bahkan telah mencapai sekitar 70 persen. Seluruh proyek yang masuk dalam kontrak tahun anggaran 2026 ditargetkan rampung pada Desember mendatang.
Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Samarinda, Darmadi, mengakui aktivitas konstruksi berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas, terutama di kawasan yang menjadi jalur mobilitas warga. Pemerintah pun meminta masyarakat memahami ketidaknyamanan selama pekerjaan berlangsung.
Namun, persoalan di Gunung Lingai memperlihatkan bahwa toleransi warga terhadap pembangunan juga membutuhkan pengelolaan yang baik. Masyarakat tidak semestinya dibiarkan menanggung dampak pekerjaan tanpa kejelasan akses dan informasi.
Keluhan warga Gunung Lingai juga menarik ditempatkan dalam konteks pola pengerjaan proyek pemerintah yang berlangsung menjelang penghujung tahun anggaran. November dan Desember menjadi periode krusial bagi sejumlah pekerjaan fisik yang harus diselesaikan sesuai masa kontrak.
Data pada dashboard e-TEPIan Pemkot Samarinda menunjukkan sejumlah proyek infrastruktur memang memiliki masa kontrak hingga November dan Desember 2026.
Salah satunya peningkatan saluran drainase Jalan PM Noor dengan nilai kontrak sekitar Rp13,25 miliar. Masa kontraknya berlangsung sejak 30 Juli hingga 26 Desember 2026. Dashboard tersebut mencatat realisasi fisiknya sebesar 74,50 persen.
Ada pula rekonstruksi Jalan Salman di Berambai, Samarinda Utara, dengan nilai kontrak sekitar Rp3,77 miliar dan masa pekerjaan hingga 31 Desember 2026.
Data itu memperlihatkan sejumlah pekerjaan fisik pemerintah memang memiliki tenggat penyelesaian pada akhir tahun. Meski demikian, tidak serta-merta dapat disimpulkan seluruh proyek terlambat atau dikerjakan terburu-buru. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah memastikan jadwal pekerjaan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pekerjaan yang selesai sebelum tutup buku anggaran. Ada hak warga untuk tetap mendapatkan akses jalan, memperoleh informasi yang jelas, dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika pekerjaan menimbulkan gangguan.
Di Gunung Lingai, persoalannya sederhana, jalan boleh diperbaiki, tetapi jangan sampai seluruh akses warga ikut terputus. Pemerintah dan pelaksana proyek perlu memastikan pembangunan berjalan dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar mengejar tenggat penyelesaian kontrak.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Muhammad Rafi’i
