SAMARINDA — Kemacetan dan mahalnya biaya transportasi di Samarinda bakal mendapat penantang baru. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan menyiapkan pengoperasian bus modern berbasis Buy The Service (BTS) dengan tarif terintegrasi sekitar Rp2.500.
Langkah strategis ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan, menekan pengeluaran transportasi warga, sekaligus membangun budaya moda transportasi massal yang aman dan nyaman.
Menariknya, program tersebut telah mendapat lampu hijau pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akan memberikan stimulus pembiayaan operasional selama tiga tahun sebelum pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Pemkot Samarinda.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Perhubungan. Skema tersebut akan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak terkait.
“Puji Tuhan, kita dapat lampu hijau APBN untuk angkutan umum,” ujar Manalu, Rabu (30/9/2026).
Setiap armada bus BTS dirancang dengan standar pelayanan tinggi yang mengutamakan kenyamanan penumpang. Seluruh unit akan dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC), kamera pengawas CCTV, sopir berseragam rapi, serta mekanisme naik dari pintu depan dan keluar dari pintu tengah dengan sistem pembayaran non-tunai.
“Sistem pembayaran tetap menggunakan uang elektronik melalui mesin Tap On Bus,” terangnya.
Keunggulan lain dari angkutan massal ini terletak pada keterpaduan teknologi informasi.
Layanan tersebut juga akan terintegrasi dengan teknologi informasi. Penumpang nantinya dapat memantau posisi bus serta estimasi waktu kedatangan melalui aplikasi. Bahkan, informasi mengenai kondisi di dalam bus, termasuk ketersediaan kursi maupun ruang berdiri, dapat dipantau calon penumpang.
“Masyarakat dapat melihat posisi bus dan ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi,” jelasnya.
Dari tata letak interior, bus mengusung konsep kursi melingkar menghadap ke tengah. Desain ini sengaja dipilih untuk memaksimalkan ruang berdiri bagi penumpang di bagian tengah armada.
Tak hanya itu, dari tujuh armada di setiap koridor, Dishub memastikan satu unit bus didesain ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas pintu khusus serta ramp di bagian belakang.
“Satu armada disiapkan khusus disabilitas dengan pintu dan ramp bagian belakang,” tambahnya.
Rencana jangkauan operasional bus BTS mencakup 7 koridor utama dan 6 rute pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan pemukiman padat seperti Bengkuring dan Jalan Jakarta hingga area kampus.
Pemerintah menetapkan tarif flat yang terjangkau sebesar Rp2.500 dengan sistem integrasi. Artinya, penumpang yang naik dari bus feeder tidak perlu membayar biaya tambahan saat melanjutkan perjalanan dengan bus utama.
“Tarifnya terintegrasi murah sekitar Rp2.500 walau berpindah dari bus feeder,” tegas Manalu.
Penetapan tarif murah ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Dishub mencatat bahwa pengeluaran untuk transportasi saat ini menyedot porsi yang cukup besar dari pendapatan bulanan keluarga.
“Biaya transportasi saat ini memakan dua puluh lima sampai tiga puluh persen,” ungkapnya.
Demi mengoptimalkan jumlah penumpang (load factor), Pemkot Samarinda akan menerapkan strategi push and pull. Pendekatan pull (menarik) dilakukan dengan menghadirkan layanan bus yang aman dan sejuk, sementara pendekatan push (mendorong) diterapkan melalui skema ganjil-genap, penataan jalan satu arah, hingga sterilisasi badan jalan dari parkir liar.
“Strategi push and pull diterapkan untuk mendorong masyarakat beralih ke bus,” sebutnya.
Penerapan larangan parkir di badan jalan pada beberapa ruas jalan protokol dipercaya akan memicu dampak positif turunan. Selain memperlancar arus kendaraan, hilangnya potensi parkir tepi jalan secara otomatis akan menghentikan aktivitas juru parkir liar.
“Juru parkir liar akan hilang sendirinya saat tidak ada parkir jalan,” lanjutnya.
Manalu menekankan pentingnya perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan menuju penggunaan fasilitas publik. Menurutnya, indikator kemajuan suatu kota terlihat dari keberanian warganya termasuk kelompok masyarakat mampu untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.
“Kota maju diukur saat masyarakat mampu mau menggunakan fasilitas angkutan umum,” katanya.
Terkait keberadaan angkutan kota (angkot) konvensional yang sebagian besar sudah tidak memenuhi syarat kelaikan jalan, uji berkala, maupun kelengkapan izin, Dishub menegaskan tidak akan mengabaikan para pengemudinya. Para sopir angkot lama akan diprioritaskan untuk direkrut sebagai pengemudi resmi bus BTS.
“Sopir angkot lama akan kita rangkul dalam rekrutmen driver BTS,” tegas Manalu.
Pewarta : Abdi
Editor : Nicha R
