SAMARINDA – Sulit. Tekanan fiskal masih membayangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Memasuki pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, Pemprov Kaltim memperkirakan terjadi penyesuaian anggaran yang berujung pada defisit lebih dari Rp1 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, mengatakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026 telah selesai dibahas dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dokumen tersebut juga telah ditandatangani gubernur Kaltim dan selanjutnya akan diajukan ke DPRD Kaltim.
Menurutnya, perubahan anggaran tidak terlepas dari kondisi fiskal yang berubah sepanjang 2026. Salah satu faktor utama ialah penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), ditambah perhitungan kembali terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada saat APBD murni 2026 itu kan ditetapkan Rp15,15 triliun. Kemudian ada pengurangan DBH TKD. Kemudian juga ada perhitungan kembali terhadap PAD kita,” kata Muhaimin, pada Senin (7/9/2026).
Dengan kondisi tersebut, struktur APBD Perubahan harus kembali disesuaikan. Muhaimin menyebut, defisit yang harus ditutup berada di kisaran lebih dari Rp1 triliun.
“Sehingga di perubahan itu akan ada pengurangan dari APBD Rp15,15 triliun itu menjadi defisit sekitar Rp1 triliun lebih,” ujarnya.
Angka Rp15,15 triliun sendiri merupakan postur APBD Kaltim 2026 yang telah ditetapkan. Dalam struktur awal tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan Rp14,25 triliun, dengan PAD mencapai Rp10,75 triliun. Sementara pendapatan transfer berada di kisaran Rp3,13 triliun.
Tekanan tersebut merupakan dampak dari penurunan transfer pusat yang sudah terasa sejak penyusunan APBD 2026. Pendapatan transfer yang sebelumnya direncanakan Rp9,33 triliun terkoreksi menjadi sekitar Rp3,13 triliun, turun Rp6,19 triliun atau 66,39 persen.
DBH juga mengalami penurunan tajam. Dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp1,62 triliun pada 2026, atau turun sekitar Rp4,43 triliun.
Kondisi inilah yang membuat Pemprov Kaltim harus mencari ruang fiskal baru. Bukan hanya dengan memangkas belanja, tetapi juga menata kembali program dan memanfaatkan anggaran yang masih memungkinkan untuk dialihkan.
Muhaimin mengatakan langkah efisiensi sebenarnya sudah berjalan sejak pertengahan tahun. Beberapa pos yang menjadi sasaran antara lain perjalanan dinas, penerapan bekerja dari mana saja, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga belanja makan dan minum.
“Yang dilakukan langkah-langkah kan sudah ada di edaran Bu Sekda. Kita sudah mulai sejak pertengahan tahun 2026 ada efisiensi perjalanan dinas. Kemudian ada WFA, bagian ATK, kemudian juga makan minum,” jelasnya.
Selain efisiensi, Pemprov juga melakukan identifikasi terhadap anggaran perangkat daerah yang tidak terserap atau berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Muhaimin mencontohkan anggaran program Gratispol yang setelah dilakukan perhitungan terdapat sisa anggaran. Dana tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya menutup tekanan fiskal.
“Contoh misalnya di Biro Kesra ada Gratispol. Kan ternyata setelah dihitung uangnya lebih, itu juga bagian untuk menutup defisit kita,” katanya.
Meski demikian, Muhaimin menegaskan SILPA tidak bisa serta-merta digunakan seluruhnya. Sebab, sebagian SILPA telah memiliki peruntukan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
Mulai dari pekerjaan yang belum selesai, kekurangan pembayaran gaji akibat kenaikan gaji berkala, hingga kebutuhan yang muncul akibat penambahan pegawai.
“Kalau kita punya SILPA tidak sepenuhnya bisa digunakan. Enggak fleksibel,” tegasnya.
Sebagai gambaran, dalam APBD murni 2026, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA ditetapkan sebesar Rp900 miliar. Data DJPK per 6 September 2026 juga mencatat pagu pendapatan daerah Kaltim sekitar Rp14,25 triliun dan belanja Rp15,15 triliun.
Karena itu, ruang fiskal yang benar-benar bisa digunakan untuk menutup defisit jauh lebih terbatas dibandingkan nominal SILPA secara keseluruhan.
“Misalnya asumsinya SILPA kita katakanlah Rp900 miliar, tapi bisa jadi yang terpakai itu lebih dari separuh. Nah, sehingga sisa SILPA-nya itulah yang bisa digunakan untuk menutup defisit,” jelas Muhaimin.
Di tengah kondisi tersebut, Pemprov Kaltim memastikan program-program prioritas tidak serta-merta dihapus. Penyesuaian lebih diarahkan pada kegiatan yang masih dapat ditunda, dikurangi, atau diefisienkan.
“Yang program-program prioritas itu tidak hilang,” ujarnya.
Muhaimin menyebut, sejumlah kegiatan prioritas tetap akan dipertahankan, meski terdapat program yang harus disesuaikan. Salah satunya berkaitan dengan sejumlah kebutuhan insentif dan kegiatan lain yang akan dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Namun, ia belum merinci program mana saja yang nantinya akan dipangkas. Menurutnya, rincian efisiensi akan terlihat setelah seluruh pos belanja dihitung dan disepakati bersama DPRD.
“Biasanya penghematan dari perjalanan dinas berapa miliar, efisiensi makan minum berapa, ATK berapa, kemudian kegiatan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan itu berapa juga sudah ada. Jadi rincian itu masuk, kemudian diakumulasi digunakan untuk menutup defisit di 2026 perubahan,” terangnya.
Dengan demikian, APBD Perubahan 2026 Kaltim kini memasuki tahap penting. Setelah RKPD Perubahan selesai difasilitasi Kemendagri dan diteken Gubernur, dokumen tersebut akan menjadi dasar pengajuan perubahan anggaran kepada DPRD Kaltim untuk dibahas lebih lanjut.
Besaran akhir penyesuaian anggaran, termasuk angka defisit dan program yang terdampak efisiensi, masih menunggu pembahasan serta kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kaltim.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Muhammad Rafi’i
