Teks foto: Aktivitas petani di Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim mengerahkan lebih dari 300 pompa air portabel untuk membantu lahan pertanian yang terdampak kekeringan. (Hadi Winata/Media Kaltim Network)
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengerahkan lebih dari 300 unit pompa air portabel untuk mencegah kekeringan meluas di kawasan persawahan selama musim kemarau.
Pompa tersebut difokuskan untuk membantu pengairan sekitar 2.000 hektare sawah tadah hujan di Penajam Paser Utara, Paser hingga Kutai Timur.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan mengatakan pompa ditempatkan secara dinamis sesuai tingkat kebutuhan di lapangan.
“Kami telah menyebar lebih dari 300 unit pompa air yang bersifat dinamis ke berbagai lokasi yang mengalami kekeringan,” kata Fahmi, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, pompa dapat dipindahkan bergantian antardaerah untuk menjangkau lahan yang paling membutuhkan pasokan air. Strategi tersebut dilakukan untuk menekan risiko puso atau gagal panen.
DPTPH Kaltim mencatat pada Juli 2026 terdapat lahan puso sekitar 25 hektare. Namun pada Agustus, kasus serupa disebut tidak lagi ditemukan.
“Pada bulan Juli 2026 memang sempat tercatat puso seluas 25 hektare, namun pada Agustus ini dilaporkan sudah tidak ada lagi kasus serupa,” ujarnya.
Selain menyediakan pompa, Pemprov juga membantu kebutuhan bahan bakar untuk operasional melalui UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim bersama BPBD berdasarkan usulan kelompok tani.
Petani juga diberikan surat rekomendasi untuk mempermudah akses terhadap BBM bersubsidi.
“Kami memberikan surat rekomendasi ke SPBU agar petani mudah mendapatkan fasilitas subsidi BBM dari Kementerian Pertanian,” katanya.
Penanganan kekeringan turut melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS). Truk tangki dikerahkan untuk membantu mengisi bendungan dan saluran irigasi yang mulai menyusut.
Fahmi juga meminta petani menggunakan varietas padi yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
“Kami terus mengimbau petani agar disiplin menggunakan varietas tanaman padi yang kuat terhadap kemarau,” tuturnya.
Pemprov Kaltim telah meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi antara dinas pertanian, pekerjaan umum dan Bappeda dalam penanganan kekeringan.
Salah satu fokusnya adalah mempercepat usulan kebutuhan pompa air bawah tanah melalui aplikasi Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (Sipuri), yang masa pengajuannya diperpanjang hingga September 2026.
Pemprov juga mengusulkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu menambah pasokan air di waduk dan mendukung sistem pertanian modern.
“Kami turut mengusulkan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk demi mendukung implementasi sistem pertanian cerdas,” ujar Fahmi.
Ketersediaan air menjadi kebutuhan penting dalam penerapan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), terutama karena sistem tersebut membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Di tengah kondisi kering, petani juga diingatkan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memperluas kebakaran hutan dan lahan.
BMKG sebelumnya memperkirakan kondisi kemarau di Kalimantan masih berlangsung cukup panjang. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi dampaknya di Kalimantan Timur.
Dengan ancaman kekeringan yang masih berlangsung, Pemprov Kaltim kini fokus menjaga suplai air agar lahan pertanian tetap produktif dan risiko gagal panen dapat ditekan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S.
