Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah mendapat perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Dewan menilai evaluasi penting dilakukan untuk memastikan kualitas program, tetapi proses pembenahan tidak boleh berlangsung tanpa kepastian bagi para mitra penyelenggara.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG harus segera ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas.
Terlebih, penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat berdampak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Menurutnya, evaluasi merupakan langkah yang tepat apabila ditemukan persoalan terkait kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, administrasi, maupun perizinan.
Namun, hasil evaluasi harus segera diikuti dengan keputusan dan solusi yang terukur.
“Kalau memang ada pembenahan dalam sistem, saya kira itu langkah yang baik. Yang penting jangan sampai prosesnya berlarut-larut sehingga menimbulkan polemik maupun ketidakpastian bagi pihak yang menjalankan program,” kata Novan.
Ia menegaskan, tujuan utama MBG adalah memastikan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, dapat terpenuhi dengan baik.
Karena itu, pembenahan tidak boleh mengesampingkan keberlanjutan layanan kepada penerima manfaat.
Di sisi lain, mitra yang terkena dampak evaluasi juga membutuhkan kejelasan mengenai status operasional mereka.
Menurut Novan, pemerintah perlu membedakan secara tegas antara SPPG yang masih dapat melakukan perbaikan dan unit yang memang terbukti tidak memenuhi persyaratan.
“Solusinya harus jelas. Kalau ada yang harus diperbaiki, segera diperbaiki. Kalau ada yang memang tidak memenuhi ketentuan, tentu ada mekanisme yang harus dijalankan. Jangan sampai muncul ketidakpastian yang berkepanjangan,” ujarnya.
Novan menilai transparansi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Apabila terdapat pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disertai penjelasan yang dapat dipahami oleh pihak terkait.
Menurutnya, pola evaluasi yang jelas justru dapat memperkuat pelaksanaan MBG. SPPG dan mitra penyelenggara akan mengetahui standar yang harus dipenuhi, sementara pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan.
“Jangan sampai evaluasi justru membuat program kehilangan arah. Yang kita harapkan adalah kualitasnya semakin baik, pengawasannya semakin kuat, tetapi programnya tetap berjalan sesuai tujuan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Novan berharap aspek kebersihan, keamanan pangan, sanitasi, dan tata kelola menjadi perhatian utama dalam pembenahan MBG.
Ia menilai kualitas makanan yang diterima peserta didik harus menjadi prioritas karena menyangkut langsung kesehatan dan pemenuhan gizi.
Ia pun meminta proses evaluasi dapat segera dituntaskan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan, baik bagi mitra maupun masyarakat penerima manfaat.
“Pada akhirnya, masyarakat harus mendapatkan manfaat dari program ini. Pembenahan tentu penting, tetapi kepastian layanan juga harus dijaga agar tujuan MBG benar-benar tercapai,” pungkas Novan.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
