Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan satu data dalam penanganan stunting dan pembangunan keluarga agar anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama Komisi IV usai rapat evaluasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Sri Puji mengatakan hingga kini masih ditemukan perbedaan data antara DP2KB, Dinas Kesehatan, maupun Dinas Sosial. Perbedaan tersebut dinilai berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah.
“Kalau data saja berbeda-beda, bagaimana kita bisa fokus menurunkan angka stunting dan membantu keluarga rentan stunting,” katanya.
Ia mencontohkan perbedaan jumlah Posyandu yang dimiliki masing-masing instansi. Ketidaksamaan data tersebut berpotensi menyebabkan penyaluran anggaran menjadi tidak tepat sasaran.
“Misalnya satu dinas mencatat 570 Posyandu, sementara dinas lain mencatat 590. Selisih itu harus jelas, karena berpengaruh terhadap penganggaran,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh OPD harus meninggalkan ego sektoral dan menyepakati satu basis data, mulai dari jumlah Posyandu, ibu hamil, balita kurang gizi, hingga keluarga berisiko stunting.
Dengan data yang sama, pemerintah dinilai akan lebih mudah menentukan kebijakan maupun mengalokasikan anggaran secara efektif.
Selain persoalan data, Sri Puji juga menyoroti pentingnya pembangunan karakter anak sejak usia dini sebagai bagian dari pembangunan ketahanan keluarga.
Ia mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena pendidikan karakter menurutnya harus dibangun sejak anak berada di lingkungan keluarga hingga memasuki sekolah.
“Karakter anak dibentuk dari rumah, kemudian dilanjutkan di PAUD. Ketika masuk SD, anak sudah siap bersosialisasi, mandiri, dan memiliki kesiapan psikologis,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan masih banyak PAUD swasta di Samarinda yang membutuhkan perhatian pemerintah. Dari lebih dari 250 PAUD yang ada, hanya sekitar 15 berstatus negeri.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu meningkatkan pembinaan terhadap PAUD swasta, termasuk peningkatan kualitas tenaga pendidik serta dukungan anggaran.
Sri Puji juga berharap kesejahteraan para kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga dapat ditingkatkan seiring bertambahnya beban pelayanan yang kini mencakup balita, remaja, ibu hamil, hingga lansia.
“Kalau tugasnya semakin banyak tetapi insentifnya tetap kecil, tentu perlu menjadi perhatian. Harapan kami pemerintah bisa mengakomodasi itu sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
