Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) masih belum memadai untuk mendukung berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting di Kota Tepian.
Hal itu disampaikan Sri Puji usai rapat bersama DP2KB yang membahas progres penggunaan anggaran 2026 sekaligus rencana kerja tahun 2027.
Menurutnya, alokasi anggaran DP2KB yang hanya berkisar Rp10 miliar lebih sebagian besar habis untuk belanja pegawai, tunjangan, dan operasional rutin.
Sementara pelaksanaan program strategis lebih banyak bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Kalau melihat besaran anggarannya sebenarnya belum cukup. Tetapi DP2KB sudah berupaya maksimal menjalankan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DP2KB saat ini menangani banyak program mulai dari pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, keluarga berencana (KB), hingga berbagai program baru seperti Gerakan Orang Tua Mengantar Anak ke Sekolah.
Di sisi lain, pelaksanaan program di lapangan sangat bergantung pada kader dan relawan, mulai dari Posyandu, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Namun, keterbatasan anggaran membuat sebagian besar dana hanya digunakan untuk operasional, sementara insentif bagi kader masih sangat minim.
“Yang bekerja di lapangan ini para kader. Insentif yang mereka terima masih sangat terbatas, padahal tugas mereka sekarang semakin banyak,” katanya.
Sri Puji menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, terlebih pembangunan sumber daya manusia (SDM) telah menjadi salah satu visi pembangunan daerah.
Menurutnya, investasi pada pembangunan keluarga memang tidak langsung terlihat seperti pembangunan infrastruktur, tetapi hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
“Kalau pembangunan jalan atau gedung hasilnya langsung kelihatan. Tetapi pembangunan keluarga baru terlihat manfaatnya 20 tahun mendatang, ketika kualitas manusianya meningkat,” jelasnya.
Karena itu, Komisi IV berharap pemerintah dapat menambah anggaran DP2KB, baik melalui APBD Perubahan 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
Selain mendukung program-program keluarga, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk memperbaiki kantor DP2KB serta balai penyuluhan di setiap kecamatan yang kini banyak mengalami kerusakan.
Menurut Sri Puji, fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program Kampung KB Reborn maupun pelayanan keluarga di tingkat kecamatan.
“Kita ingin setiap kecamatan memiliki sekretariat dan balai yang layak agar pelayanan kepada masyarakat juga maksimal,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
