Foto: Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau (YMH), Dicky Edwin Hindarto saat menyampaikan materi dihadapan para jurnalis Kaltim. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) selama puluhan tahun menikmati pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pertambangan batubara. Namun di balik besarnya kontribusi komoditas tersebut, muncul tantangan lebih besar. Bagaimana menyiapkan ekonomi daerah ketika permintaan batubara dunia perlahan menurun?
Isu itu mengemuka dalam Pelatihan Peliputan Transisi Energi Berkeadilan dan Green Jobs bagi Jurnalis di Kalimantan Timur yang digelar di Samarinda, Rabu (24/6/2026).
Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau (YMH), Dicky Edwin Hindarto, menyebut Kaltim masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor batubara.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena tren global saat ini menunjukkan semakin kuatnya pergeseran menuju energi bersih.
Dalam paparannya, Dicky menggambarkan besarnya aktivitas industri batubara di Benua Etam. “Setiap hari, kita ini dilewati oleh sekitar 200 tongkang bermuatan batubara yabg melintasi Sungai Mahakam, dengan tujuan domestik maupun ekspor,” ungkapnya.
“Sungai Mahakam berfungsi layaknya Selat Hormuz, menjadi jalur vital bagi transportasi batubara Indonesia,” umpama Dicky.
Dengan kapasitas angkut rata-rata 8.000 hingga 12.000 ton per tongkang, nilai ekonomi batubara yang melintas melalui Sungai Mahakam diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun per hari atau sekitar Rp864 triliun setiap tahun.
Besarnya aktivitas tersebut turut menjadikan sektor batubara sebagai salah satu penopang utama ekonomi daerah.
Dalam materi pelatihan disebutkan, kontribusi sektor batubara terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai sekitar 44 persen.
Meski demikian, tingginya kontribusi terhadap perekonomian belum sepenuhnya sejalan dengan penciptaan lapangan kerja.Sektor pertambangan diperkirakan hanya menyerap sekitar 10 persen tenaga kerja di daerah.
Di sisi lain, daerah ini juga masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Mulai dari keberadaan ribuan lubang bekas tambang yang belum direklamasi hingga ancaman terhadap ekosistem Sungai Mahakam.
“Hal-hal seperti inilah, alasan mengapa kita perlu mulai memperkuat sektor-sektor ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan,” singkatnya.
Ia menjelaskan, berbagai proyeksi menunjukkan konsumsi batubara dunia berpotensi mengalami penurunan signifikan dalam beberapa dekade mendatang seiring meningkatnya komitmen negara-negara terhadap pengurangan emisi dan penggunaan energi bersih.
Bahkan, dalam sejumlah skenario transisi energi global, permintaan batubara diperkirakan turun lebih dari 70 persen sebelum 2050 dibandingkan tingkat konsumsi tahun 2021
Situasi itu dinilai menjadi sinyal bagi daerah-daerah penghasil batubara untuk mulai menyiapkan fondasi ekonomi baru sejak sekarang.
“Kami tegas mengatakan bahwa transisi energi tidak hanya berbicara mengenai pengurangan penggunaan batubara, tetapi juga bagaimana menciptakan peluang ekonomi baru yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
“Transisi yang adil menuju keberlanjutan harus memastikan tidak ada pihak yang tertinggal atau no one left behind,” tambahnya.
Karena itu, pengembangan ekonomi hijau, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, penguatan sektor jasa, pertanian, pariwisata, serta industri hilir dinilai menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan Kaltim ke depan.
Dengan ketergantungan ekonomi yang masih tinggi terhadap sektor tambang, Kaltim dihadapkan pada tantangan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih beragam dan tangguh.
“Sedari dulu, sekarang, dan nanti, transisi perlu menjadi prioritas agar daerah tetap mampu tumbuh ketika era dominasi batubara perlahan mulai bergeser,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
