Foto: Insinerator Pemkot Samarinda di Kelurahan Baqa. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat pengelolaan sampah melalui operasional mesin insinerator menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia.
Puluhan calon operator memilih mundur saat masa pelatihan karena tidak mampu beradaptasi dengan kondisi kerja yang bersentuhan langsung dengan sampah berbau menyengat.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda mencatat sedikitnya 20 peserta pelatihan operator insinerator mengundurkan diri sebelum proses rekrutmen selesai.
Mayoritas peserta mengaku tidak siap menghadapi karakter pekerjaan yang mengharuskan mereka berhadapan dengan sampah basah setiap hari.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda, Muhammad Taufiq Fajar, mengatakan realitas di lapangan menjadi faktor utama penyebab banyak peserta tidak melanjutkan pelatihan.
Menurutnya, sebagian besar peserta belum memiliki pengalaman ataupun kebiasaan bekerja di lingkungan persampahan, sehingga membutuhkan adaptasi yang tidak mudah.
“Peserta banyak yang masih awam. Ketika harus bersentuhan langsung dengan sampah, terutama sampah basah, mereka cukup kesulitan beradaptasi,” ujarnya.
Fajar menjelaskan, material sampah yang diolah di fasilitas insinerator berasal dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan kondisi belum terpilah.
Selain sampah rumah tangga, kerap ditemukan campuran material lain, termasuk bangkai hewan, yang memperparah aroma tidak sedap di lokasi kerja.
Kondisi tersebut dirasakan langsung peserta saat pelatihan yang berlangsung di Kecamatan Samarinda Ulu pada Januari lalu.
Bau menyengat dari sampah segar menjadi alasan utama peserta memilih mengundurkan diri.
“Kalau sampah kering mungkin lebih mudah. Tapi yang dihadapi ini sampah basah, bahkan ada bangkai hewan. Bagi yang belum terbiasa tentu menjadi tantangan besar,” jelasnya.
Padahal, saat ini DLH Samarinda masih membutuhkan tambahan sekitar 46 operator untuk mengoperasikan 10 unit mesin insinerator yang telah selesai dirakit dan siap digunakan.
Keterbatasan pelamar membuat DLH melakukan penyesuaian dalam proses rekrutmen. Persyaratan pendidikan yang sebelumnya minimal lulusan SMA kini dilonggarkan.
Calon pelamar cukup memiliki ijazah sebagai kelengkapan administrasi, dengan penekanan utama pada kesiapan dan kemauan bekerja.
“Kita lebih menekankan pada kemauan kerja. Ketika syarat minimal SMA diberlakukan, pelamarnya justru sangat sedikit,” kata Fajar.
DLH juga membuka peluang kerja sama dengan Dinas Sosial untuk melibatkan kelompok masyarakat tertentu, termasuk manusia silver, sebagai alternatif tenaga operator.
Meski persyaratan diperlonggar, proses seleksi tetap dilakukan melalui pelatihan dan masa percobaan. Pengangkatan resmi sebagai operator baru dilakukan setelah peserta dinilai mampu bertahan serta menunjukkan komitmen selama masa training.
“Kita evaluasi dulu selama beberapa minggu. Dari situ baru diputuskan apakah mereka siap atau tidak,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
