Foto: Contoh jalan rusak. (Ady/Media Kaltim)
SAMARINDA – Meski sebagian besar jalan provinsi di Kalimantan Timur (Kaltim) telah berada dalam kondisi mantap, masih terdapat sejumlah ruas yang belum memenuhi standar kelayakan.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim mencatat sekitar 15 persen jalan provinsi masih belum masuk kategori mantap.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa total panjang jalan provinsi di Kaltim mencapai 938 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen telah berada dalam kondisi mantap.
“Jika berbicara tentang kemantapan jalan provinsi di Kaltim, secara umum kondisinya sudah cukup baik. Tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai sekitar 85 persen dari total panjang 938 kilometer,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sisa ruas jalan yang belum mantap sebagian besar berada di wilayah utara Kaltin, khususnya di jalur penghubung Kabupaten Kutai Timur menuju Kabupaten Berau.
Di kawasan Kaubun hingga Karangan, masih terdapat sekitar 100 kilometer jalan yang kondisinya belum mantap dan memerlukan penanganan lebih lanjut.
Selain itu, beberapa wilayah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu juga masih menghadapi persoalan infrastruktur jalan. Namun, ruas jalan di kawasan tersebut sebagian besar tidak berstatus sebagai jalan provinsi.
“Untuk wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, status jalannya bukan jalan provinsi, melainkan jalan nasional atau non-status,”jelas Fitra.
Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berupaya memberikan dukungan terhadap perbaikan sejumlah ruas jalan non-status yang dinilai memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat.
Salah satunya adalah jalur Sotek-Bongan yang menjadi akses strategis penghubung Mahakam Ulu dengan wilayah Kutai Barat hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami menganggap ruas tersebut strategis karena menghubungkan Mahulu ke wilayah bawah serta Kubar hingga kawasan IKN,” katanya.
Namun upaya perbaikan jalan rusak pada tahun ini harus menghadapi keterbatasan anggaran. Fitra mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia di PUPR-Pera Kaltim mengalami penurunan drastis hingga sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya dinas tersebut mengelola anggaran sekitar Rp3,2 hingga Rp4 triliun, kini hanya tersedia sekitar Rp800 miliar.
Akibat keterbatasan tersebut, penanganan jalan di jalur Kutai Timur menuju Berau tahun ini hanya dapat dilakukan sepanjang sekitar 3 kilometer.
“Selebihnya kami menunggu perbaikan kondisi anggaran, mudah-mudahan di perubahan anggaran atau tahun depan bisa lebih baik,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
