SAMARINDA – Kebijakan pengadaan kendaraan dinas bernilai tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi bahan perbincangan publik. Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan penghematan anggaran, yang tengah didorong pemerintah pusat.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai pembelian kendaraan dengan harga fantastis itu berlawanan dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara maupun daerah.
Pria yang akrab disapa Castro itu menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang kontradiktif. Menurutnya, instruksi presiden telah secara jelas meminta seluruh kepala daerah menjalankan politik penghematan anggaran. Baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD.
“Ketika ada arahan kuat untuk menekan belanja, justru muncul pengadaan kendaraan dengan nilai besar. Ini jelas bertolak belakang,” ujarnya.
Ia pun menyoroti ironi dalam kebijakan tersebut. Di satu sisi, pemerintah pusat meminta aparat daerah mengedepankan rasionalitas anggaran. Namun di sisi lain justru lahir keputusan yang berpotensi membebani keuangan daerah.
Castro mempertanyakan latar belakang keputusan itu apakah dipicu oleh salah tafsir terhadap instruksi presiden atau lebih mencerminkan preferensi pribadi pejabat. Namun ia menegaskan, jika semangat efisiensi benar-benar dipahami, pengadaan kendaraan mahal semestinya tidak perlu terjadi.
“Kalau komitmen efisiensi dijalankan secara konsisten, kepala daerah seharusnya patuh pada instruksi tersebut. Di situ letak persoalannya,” katanya.
Secara aturan, lanjutnya, tidak ada kewajiban bagi pejabat pemerintah menggunakan kendaraan mewah. Penggunaan mobil dinas justru dibatasi oleh prinsip efektivitas, kebutuhan operasional, serta standar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengingatkan jajaran menteri dan pejabat eselon I untuk meninggalkan mobil impor kelas premium dan beralih ke kendaraan produksi dalam negeri. Kebijakan itu dimaksudkan sebagai langkah efisiensi sekaligus dukungan terhadap industri nasional.
Dengan konteks tersebut, pengadaan kendaraan dinas berharga tinggi di daerah dinilai semakin memantik tanda tanya masyarakat. Di tengah tuntutan penghematan dan penataan belanja, keputusan itu dikhawatirkan dapat merusak komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara hemat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Muhammad Rafi’i
